Menteri Lingkungan Hidup Minta Percepatan Program Waste to Energy di TPA Suwung Bali

PERSOALAN sampah di Bali menjadi sangat serius terutama di TPA Suwung. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup meminta agar segera menuntaskan persoalan sampah di Bali, khususnya di kawasan Denpasar. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong percepatan program Waste to Energy (WtE). 

Saat berkunjung ke TPA Suwung Bali, Selasa siang (27/5/2025),  Menteri Hanif Faisol yang didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan komitmennya memberi dukungan penuh terhadap percepatan realisasi program WtE. "Kita dukung sepenuhnya dan Denpasar adalah salah satu titik yang kita target. Secepatnya kita sampaikan ke Bapak Presiden untuk mendapat persetujuan," ucapnya. 

Untuk percepatan program ini, presiden melalui Menko Pangan selaku koordinator lingkungan hidup menginstruksikan agar semua perizinan dituntaskan pada akhir tahun 2025. "Artinya mulai Juli kita running untuk mempersiapkan berbagai peraturan yang diperlukan," katanya. 

Baca juga : Masalah Sampah Harus Selesai 100% pada 2029

Untuk mewujudkan program ini, Gubernur dan Walikota Denpasar diminta melakukan dua hal yaitu penyediaan lahan dan memastikan pasokan sampah, minimum 1.000 ton. "Karena itu batas minimum pengolahan sampah menjadi energi listrik," sebutnya. 

Jika seluruh proses perizinan bisa dikebut dan tuntas akhir tahun, pembangunannya bisa dimulai pada awal tahun 2026. Ia berharap, program ini dikawal serius karena masalah sampah di Bali telah menjadi perhatian masyarakat, bahkan kerap menimbulkan gejolak sosial tak berkesudahan. Lebih lanjut Menteri LH mengungkap, pembangunan 33 unit WtE di Bali akan ditangani lintas lembaga dan kementerian yaitu badan investasi, Kementerian ESDM, PU dan LH. 

Disinggung terkait rencana penutupan TPA Suwung karena sudah overload, Menteri LH menyampaikan bahwa hal itu menjadi kewenangan Kementerian PU. "Kalau kewenangan kami hanya menutup operasional praktik TPA open dumping, bilamana sudah masuk kategori membahayakan," pungkasnya. (H-2)