Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dalam rangka menghadiri rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah dan turut dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI beserta jajaran, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, perwakilan Syarikah, serta pihak KBRI Riyadh.
Dalam musim haji 1446H/2025M, Indonesia mendapat kuota sebesar 221.000 jemaah, yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Menurut Irfan Yusuf, rapat membahas kesiapan sarana, prasarana, dan layanan jemaah haji, termasuk pengaturan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang menjadi titik krusial dalam prosesi puncak ibadah haji.
"Armuzna merupakan fase yang sangat menentukan, memerlukan kesiapan fisik dan mental yang prima dari setiap jemaah," ujarnya di Jeddah, Jumat (11/4/2025).
Ia menambahkan bahwa topik lain yang dibahas adalah skema murur dan tanazul, yakni kebijakan baru untuk memperlancar mobilisasi jemaah dari Arafah ke Mina melalui Muzdalifah, khususnya bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
Selain menghadiri rapat koordinasi, Irfan Yusuf juga dijadwalkan mengikuti Forum Umrah dan Ziarah edisi ketigayang akan diselenggarakan di Madinah pada 14–16 April 2025.
Forum internasional ini menjadi ajang strategis bagi ribuan pelaku industri umrah dan ziarah global, menghadirkan berbagai sesi diskusi dan pameran terkait inovasi dan perkembangan terkini dalam layanan penyelenggaraan umrah dan ziarah. (RO/Z-10)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Kepala BP Haji Gus Irfan, berpeluang menjadi Menteri Haji dan Umrah setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, mengatakan bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ibadah (BP) Haji yang dilebur menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan mempermudah koordinasi.
Revisi UU Haji bertujuan untuk mengakhiri masalah antrean panjang haji yang mencapai puluhan tahun, serta memperbaiki pengelolaan keuangan haji.
Menag juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat cerdas dalam memberikan perhatian besar terhadap upaya peningkatan layanan haji.
Amphuri menyambut positif rencana perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk memperbaiki tata kelola haji dan umrah
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Hingga 29 April 2026, sebanyak 122 kelompok terbang (kloter) atau 47.834 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Ia memastikan bahwa kondisi para korban terus dipantau secara intensif oleh petugas, dengan seluruh kebutuhan medis maupun logistik telah terpenuhi.
Di sisi lain, layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah juga terus dioptimalkan. Tercatat 1.373 jemaah menjalani rawat jalan.
Sebanyak 359 jemaah calon haji asal Samarinda diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi, untuk melaksanakan ibadah haji,
JEMAAH haji Indonesia, khususnya kelompok lanjut usia (lansia), diimbau untuk bijak dalam mengatur ritme ibadah dan tidak memaksakan diri melaksanakan salat Arbain di Masjid Nabawi.
Kemenhaj pastikan layanan Mecca Route atau fast track permudah jamaah haji 2026 di 4 bandara Indonesia. Proses imigrasi selesai di Tanah Air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved