Pemerintah Lakukan Efisiensi, LDII Minta Masyarakat Terapkan Hidup Sederhana

PEMERINTAH mengetatkan anggaran belanja negara dengan efisiensi di berbagai kementerian. Meskipun efisiensi tersebut diupayakan tidak mengganggu layanan publik, namun kondisi ekonomi dunia yang juga tak menentu  mesti diantisipasi dengan cara hidup  hemat dan sederhana.

“Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia, adalah terjadi PHK besar-besaran di pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 dan kuartal pertama 2025 telah puluhan ribu PHK karyawan terjadi di Pulau Jawa,” papar Ketua Umum DPP LDII  KH Chriswanto dalam keterangannya pada acara buka bersama ( bukber) dan media gathering di kantor DPP LDII Jakarta, Minggu sore ( 9/3)

Pemerintah juga telah berupaya dengan membuka lapangan kerja dengan pembukaan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang setidaknya bisa menyerap 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, menurut KH Chriswanto, program tersebut belum berjalan maksimal karena persoalan anggaran dan operasional. 

Baca juga : Dampak Efisiensi Sudah Dirasakan Bisnis Perhotelan di DIY

“Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep mujahadah-mujhid dalam Islam. Yakni, kita tidak berlebihan atau prihatin, namun tetap bekerja keras,” tuturnya. 

Dalam kondisi PHK yang terjadi sebelum dan pada Ramadhan serta Idul Fitri, KH Chriswanto mengingatkan agar masyarakat menerima cobaan tersebut dengan tawakal. Ia pun mengimbau menyikapinya dengan terus mencari alternatif pekerjaan, bukan dengan emosional. Krisis yang disikapi dengan emosional, justru memicu krisis sosial. 

Untuk itu, ia mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Keluarga yang mampu bisa membantu keluarga yang ekonominya sedang tidak bagus, karena PHK atau kebangkrutan dalam usaha, “Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Dorong Kepala Daerah untuk Kreatif

Ia juga mengajak para kepala daerah yang baru saja memenangkan Pilkada untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah menurunnya belanja kementerian yang berimbas kepada dinas di tingkat provinsi, PAD bisa menjadi penyelamat. “Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan, tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya.

Pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, program-program pembangunan daerah, menurut KH Chriswanto bisa diupayakan menjajaki kerja sama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).

Dan menurutnya yang paling penting dalam kondisi krisis, komunikasi harus menjadi hal yang utama. Agar masyarakat bisa mengakses informasi dengan harapan bisa memahami kondisi keuangan daerah, agar tidak terjadi ketidakpercayaan dan keresahan.

“Kepala daerah yang baru memang dihadapkan pada kesulitan keuangan negara dan kebijakan tunda bayar bisa berakibat sangat kompleks. Tapi dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik memungkinkan kepala daerah dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan efektif,” tuturnya.

KH Chriswanto juga mengingatkan kepada pemerintah, agar lebih  berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan. Pemborosan yang terjadi, menuntut perlunya perubahan budaya birokrasi yang lebih bertanggung jawab. (H-2)