Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Laksamana Madya (Laksdya) TNI (Purn) Agus Setiadji menyebut bahwa pentingnya penguatan "middle management" atau pejabat di tingkat menengah untuk menjalankan kementerian atau lembaga, khususnya di lingkungan Kemenhan.
Menurut Agus, berdasarkan pengalaman menjadi Sekretaris Utama (Sestama) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Sekjen Kemenhan pada periode 2019-2020, membuat dirinya sadar betapa pentingnya penguasaan ruang lingkup pekerjaan guna memberikan informasi akurat serta pertimbangan yang matang kepada atasan.
"Sebagai orang kedua atau staf dari menteri harus berani dan siap selalu untuk menghadap atasan untuk menyampaikan berbagai hal, jadi jangan sampai menteri mendapatkan masukan dari bawahan hanya karena asal bapak senang," kata Agus usai peluncuran dan bedah buku miliknya yang berjudul Memoar Jejak Langkah Sang Perwira: Pengambilan Keputusan di antara Ketidakpastian di Jakarta, Selasa (12/11)
Ia membeberkan seorang pejabat di level menengah tidak boleh memutus komunikasi dengan top management, hanya karena tidak berani mengambil keputusan atau tidak berani menanyakan pertimbangan ataupun alasan pengambilan kebijakan kepada atasan.
Agus membeberkan seorang pejabat menengah harus selalu berkomunikasi dan menyampaikan laporan terkait berbagai hal yang menyangkut aspek struktural kepada menteri atau atasan. Sebab, menteri atau kepala badan biasanya adalah jabatan politis, sehingga sebagai orang kedua atau ketiga di bawah atasan harus benar-benar bisa menyampaikan tentang kondisi yang ada.
"Biasanya yang banyak kejadian di kementerian/lembaga di Indonesia itu pengambilan keputusan dan perencanaan yang tidak pas dikarenakan perubahan kebijakan dan pada akhirnya berakibat buruk bagi yang menandatangani kontrak atau mengambil kebijakan," ujar perwira Korps Elektronika pertama yang menjadi Laksdya atau jenderal bintang tiga di TNI AL tersebut.
Agus mengatakan bahwa dalam mengelola pemerintahan atau lembaga dibutuhkan perencanaan yang matang oleh seorang pemimpin, sehingga di situlah peran pejabat menengah untuk memberikan informasi atau kondisi secara detail dan jelas tanpa perlu takut untuk mengemukakan kepada atasan.
Sementara itu, dalam buku karya Agus Setiadji yang berjumlah delapan BAB, dia juga memberikan sejumlah panduan bagaimana seorang pejabat TNI AL atau Kemenhan harus mengambil keputusan sulit di tengah banyak pertimbangan yang pelik.
Agus yang juga mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan itu mencontohkan saat dirinya menjabat Sestama di Bakamla pada 10 Desember 2017.
Pada 14 Desember atau empat hari setelah dia dilantik, terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pejabat tinggi di lembaga tersebut.
"Pada saat saya harus mengambil kebijakan yang sulit walaupun tidak populer, contohnya adalah alokasi anggaran yang seharusnya sudah didistribusikan, saya setop semua karena kalau tidak, itu akan merugikan keuangan negara. Jadi itu salah satu keputusan sulit di tengah ketidakpastian kondisi yang saya ambil," ujar dia. (Ant/H-2)
Jimly Asshiddiqie meluncurkan buku 'Etika yang Melembaga' dan mengusulkan pembentukan Mahkamah Etik Nasional untuk menata peradilan etik di Indonesia.
Dengan merujuk pada pemikiran filsuf besar seperti Sokrates, Plato, hingga Aristoteles, buku ini menekankan bahwa politik pada hakikatnya adalah sebuah kebajikan.
Sulaiman juga menyebutkan bahwa dua judul buku yang diluncurkan di ulang tahunnya ke-50 ini, disiapkan dalam waktu akhir tahun 2025 hingga awal 2026.
Paradoks yang kerap dialami banyak profesional: terlihat berhasil di luar, namun perlahan kehilangan makna di dalam.
Hendri Satrio menjelaskan, karya tersebut lahir dari keresahannya melihat pola komunikasi pejabat yang seringkali memicu polemik.
Ekoteologi bukan sekadar konsep akademik, melainkan kerangka berpikir yang menghubungkan manusia, alam, dan Tuhan.
Kemenhan pastikan perlindungan prajurit TNI di Libanon melalui sistem komando PBB, dengan langkah mitigasi intensif di tengah eskalasi keamanan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved