Wamendagri Minta Pemda Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok untuk Kesehatan Masyarakat

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya daerah mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mengukur dampak positifnya bagi kesehatan masyarakat.

"Angka boleh impresif, ada 351 kota/kabupaten punya Perda KTR, tetapi apa impact-ya bagi harapan hidup warga? Apa dampaknya untuk mengurangi penyakit tidak menular? Apa dampaknya bagi index of happiness of the citizen? Ini pertanyaan besar," terang Bima, seperti dikutip dari Antara, Rabu (6/11).

Komitmen pemerintah dalam mengendalikan tembakau, ujar dia, sangat penting untuk mengurangi angka perokok, sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di kalangan anak muda.

Bima menyampaikan masukan dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengenai jalannya program pemerintah.
Stella menjelaskan bahwa salah satu aspek yang perlu diperbaiki dari program pemerintah adalah minimnya sistem monitoring dan evaluasi sehingga program strategis yang diluncurkan belum memiliki mekanisme penilaian yang memadai untuk mengetahui keberhasilannya.

Oleh karena itu, Bima Arya ingin perlu adanya evaluasi Perda KTR di setiap daerah untuk mengukur dampaknya terhadap angka kesehatan masyarakat.

"Kita boleh bangga memiliki Perda KTR, namun perlu ada korelasi positif yang nyata dengan capaian-capaian dalam angka-angka IPM (Indeks
Pembangunan Manusia) tadi," tegasnya.

Ia mendorong kepala daerah berkolaborasi dengan komunitas dan lembaga internasional untuk melakukan riset yang relevan dalam bidang kesehatan. Ini terutama terkait pengendalian tembakau dan stunting. (Ant/H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti