Berita Terbaru Kawasan Tanpa Rokok Hari Ini

PKL Harap Implementasi Perda KTR Utamakan Asas Keadilan untuk Pedagang Kecil

Perda KTR DKI Jakarta yang baru lahir tersebut telah memenuhi titik keseimbangan antara rezim kesehatan dan rezim ekonomi.

Pengusaha Hiburan Minta Dilibatkan dalam Aturan Teknis Perda KTR

ASOSIASI Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) meminta dilibatkan dalam penyusunan aturan teknis Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok. 

IVENDO Minta Perda KTR Berimbang, Industri Kreatif Tetap Dijaga

PERATURAN Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta dinilai sudah berada di jalur tengah antara kepentingan kesehatan dan keberlangsungan ekonomi.

Hippindo Desak Pemprov DKI Adil dalam Implementasi Perda KTR

Kebijakan yang terlampau restriktif dapat mengganggu ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor UMKM.

Pengamat: Perda KTR DKI Jakarta Bisa Bebani Ruang Ekonomi

IMPLEMENTASI Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai bisa menekan ruang ekonomi rakyat. 

Asosiasi Pedagang Protes Aturan Kawasan tanpa Rokok

INKOPPAS meminta Pemprov DKI Jakarta menunda aturan teknis KTR karena dinilai berpotensi menekan pendapatan pedagang kecil.

APKLI Minta Pramono Tunda Pergub KTR

Ia mengingatkan agar aturan teknis tersebut tidak memunculkan sanksi yang justru membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perda KTR DKI 2025 Dipertanyakan, Sejumlah Pasal Berubah dari Hasil Paripurna

Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto. Ia menyoroti dihapusnya sanksi administratif atas larangan memajang produk rokok di tempat penjualan.

Penerapan KTR di Kota Bandung Capai 87,03 Persen

Data tahun 2024 menunjukkan, penerapan lingkungan yang sehat melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung telah mencakup 725 lokasi.

Butuh Kepastian Hukum, APRINDO Minta Raperda KTR tak Korbankan Rokok Legal

ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta kepastian hukum dari DPRD dan Pemprov DKI Jakarta usai Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pelaku Ritel soal Perda KTR: Jangan Buat Aturan yang Mustahil Dijalankan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (23/12) mendapat sorotan serius.

Perda KTR dan Tiga Lainnya Disahkan DPRD DKI Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.

Regulasi Perlindungan Konsumsi Harus Sejalan dengan Proporsionalitas Perlindungan Masyarakat

APVI menilai beberapa ketentuan Raperda justru menciptakan insentif negatif yang mendorong peredaran barang ilegal.

Pelaku Ritel dan UMKM Kritik Raperda KTR DKI Jakarta

Jika aturan radius penjualan  diterapkan secara kaku, hampir seluruh mal di Jakarta bisa terkena larangan penjualan.

Asosiasi Hotel Hingga Pedagang Pasar Minta Penundaan Raperda KTR DKI Jakarta

Okupansi hotel belum sepenuhnya pulih ke angka sebelum pandemi, sementara beban biaya terus merangkak naik.

Raperda KTR Berpotensi Matikan Industri Event

RAPERDA Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kembali mendapat penolakan.

Indef: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Jadi Ancaman bagi Pedagang Kecil

Rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta memicu perdebatan sengit.

Ranperda KTR Jakarta Larang Iklan Tembakau, Asosiasi Periklanan Minta Perlindungan

Bapemperda meninjau kembali pasal zonasi pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bapemperda DKI Akui Radius 200 Meter KTR Mustahil Diterapkan, Fokus pada Perlindungan UMKM

BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta melakukan tahapan evaluasi dan monitoring atas Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kamis (20/11).

Pasal Larangan Jual Rokok Radius 200 Meter dari Sekolah Dicabut

Dalam proses itu, Aziz mengaku bisa saja ada ketentuan dalam pasal-pasal di Raperda KTR yang diubah oleh Kemendagri.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia