Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENILAIAN penghargaan Adipura akan dirombak total. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan nilai pengelolaan sampah akan dinaikkan.
"Adipura akan kami rombak total. Tidak ada lagi komponen sama hanya nilainya 30%," kata Hanif di Jakarta Timur, Jumat (1/11).
Menurut dia, nantinya, penilaian komponen sampah akan ditingkatkan menjadi 70% sampai 75% dari yang tadinya hanya 30%. Hal itu dilakukan guna mendorong daerah mengelola sampahnya dengan baik sehingga lingkungan menjadi bersih.
"Tentu banyak yang tidak sehat dengan penilaian sampah hanya 30%. Karenanya kami minta Adipura dirombak total. Hanya yang menyelesaikan sampah di atas 75% yang berhak mendapatkan Adipura, Ini langkah yang harus kita bangun kuat," tegas Hanif.
Menurut dia, indikator yang akan menjadi penilaian merupakan tanggung jawab pemimpin daerah. Ia meminta agar semua pihak berkaca, bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki di bidang lingkungan hidup.
"Kita harus berani melihat diri, berkaca dengan serius, tidak boleh ditutup-tutupi, karena alam tidak pernah berbohong. Alam akan mengkalibrasi apa yang kita omongkan. Nanti kita ngomong besar, tapi kenyatannya seperti ini. Alam tidak bisa kita bohongi, kita harus bangun step by step semoga kita bisa mulai sedikit-sedikit," pungkas dia. (H-3)
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara terpadu, dengan mengedepankan pendekatan preventif.
Dengan teknik RDF ini maka bisa mengatasi masalah sampah dari hulu. Pada prinsipnya, pemilahan sampah jadi kunci,"
MENTERI Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya melanggar UU Pengelolaan Wilayah Pesisir
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Hary Sukmono mengungkapkan bahwa Gunungkidul menjadi korban pembuangan sampah liar dari luar daerah.
Hanif memastikan draf Perpres ini sudah hampir rampung dan hanya tinggal finalisasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Hanif menjelaskan, KLH bersama Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah menyusun rencana aksi penanganan karhutla.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Presiden menilai pendekatan teknologi sederhana yang digunakan mampu menghasilkan sistem yang efektif dan aplikatif.
Dalam konteks nasional, pemerintah menargetkan tingkat penanganan sampah mencapai 63,41 persen pada 2026.
Berbagai jenis material seperti banner, tekstil, plastik, hingga limbah organik ditampilkan dalam proses transformasinya menjadi produk fungsional.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
PERJUANGKAN solusi pengelolaan sampah Bali, Gubernur Wayan Koster meneken kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved