Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 yang digelar dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta.
Pada rapat itu, Menag menjelaskan upaya yang sudah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan penyelenggaraan haji 2024.
Meski ada beberapa kekurangan, secara umum, menurutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar.
"Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari," ucap Nasaruddin Umar, Senin (28/10).
"Komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal, di mana 21,41% atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun," lanjut Menag.
Alhasil, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 mencapai 88,20% dengan kategori sangat memuaskan.
"Semua jenis layanan pada tahun 1445H/2024M berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan," terang Menag.
Menag juga berharap penyelenggaraan ibadah haji 2025 akan berjalan lancar meski tengah berlangsung proses transisi organisasi.
Ia mengatakan, saat ini, proses penyelenggaraan haji 2025 sudah berjalan. Ia akan terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji demi kesuksesan haji 2025.
"Haji tidak boleh gagal gara-gara transisi organisasi," tegas Menag.
Ia menekankan dirinya akan bekerja keras untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan jemaah.
Untuk memastikan hal tersebut, Menag menilai perlu adanya komunikasi intensif dengan berbagai pihak baik dengan Badan Haji maupun komisi VIII DPR RI.
"InsyaAllah transisi berjalan dengan halus sehingga tidak adanya kendala bagi jemaah haji. Kita sudah bersepakat anatara Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama RI. Karena yang utama adalah keselamatan dana kenyamanan jemaah haji," harapnya.
Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan masih banyak hal yang perlu dibahas dalam evaluasi haji ini. Ia pun meminta Menag memperbaiki penyampaian evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.
"Silahkan Pak Menteri dibuat berbasis keputusan yang diambil. Nanti kita akan bahas ulang pada rapat kerja berikutnya," ucapnya.
Ia pun berharap, apapun masukan yang dibuat pada rapat kali ini segera ditindaklanjuti. (RO/Z-1)
Nasaruddin menilai, pemberian beasiswa bagi mustahik hingga jenjang perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya dalam memperkuat satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama melalui pengajuan tambahan anggaran
Menag Nasaruddin Umar ajak umat Islam jadikan Idulfitri 1447 H momentum asah empati sosial. Simak pesan menyentuh Menag tentang makna kemenangan sejati di sini.
Menag menambahkan, menjaga harmoni menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan ulama dalam menyikapi persoalan keagamaan.
Menag Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved