Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan Fokus Dengarkan Aspirasi dari Masyarakat Sebulan ke Depan

WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq mengatakan bahwa dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya akan mendengar aspirasi dari masyarakat. Ini menjadi prioritas bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Paling awal kami ingin mendengar aspirasi dari media. Kemudian yang menyelenggarakan pendidikan dan selanjutnya akademisi. Jadi sebulan ke depan kami ingin menyerap aspirasi sehingga yang akan kami kerjakan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (23/10).

Lebih lanjut, menurutnya hal yang ditekankan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini adalah untuk melibatkan publik secara masif. Mereka menyebutnya partisipasi semesta karena pihaknya tidak bisa bergerak sendiri.

Baca juga : Kolaborasi Global Kunci Penting untuk Dunia Pendidikan

“Intinya kita akan terus mendengar termasuk keberhasilan program yang sudah diluncurkan serta kami berkomitmen untuk terus meningkatkan partisipasi publik,” urai Fajar.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat menambahkan bahwa dalam satu bulan ini pihaknya dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. 

“Seperti pesan Presiden Prabowo mengatakan bahwa pendidikan jadi hal fundamental. Kami harus menerjemahkan apa yang disampaikan beliau. Terkait fasilitas dan keunggulannya. Itu yang harus kami persiapkan. Kita belanja informasi kalau belanja masalah terlalu mewah. Jadi kami belanja informasi dan akan banyak mendengar sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan secara cepat dan akurat,” jelasnya.

Baca juga : Banggar DPR: Perlu Rekonstruksi Anggaran Pendidikan Agar Tepat Sasaran

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga dikatakan sudah menginventarisasi kebijakan yang harus diperbaiki karena regulasi tidak mungkin statis. 

“Kami juga melihat ada kecenderungan over regulasi. Segalanya diatur. Masyarakat ketika aturannya terlalu banyak menunjukkan bahwa kita hidup tidak tertib. Hal paling penting adanya kerelaan karena itu lebih kuat dibandingkan pemaksaan. Itu hal yang akan dilakukan Pak Menteri ke depan karena kita akan merespons perkembangan,” kata Atip.

Dia juga menyebut bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi regulasi dan melihat apa yang harus dilakukan baik itu perubahan dan keberlanjutan. (H-2)