Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintahan baru diharapkan berjalan berkelanjutan, bukan sekadar dalam jangka pendek. Untuk itu, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu memastikan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang baik.
Anggota DPR RI Alifudin mengemukakan usulan tersebut lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (14/10/2024). Ia menekankan edukasi tersebut bernilai penting untuk memastikan pelaksanaan program dapat menghasilkan capaian yang lebih besar, yaitu membentuk pola makan yang sehat di tengah masyarakat Indonesia.
"Program ini perlu melibatkan penyuluhan gizi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana menjaga asupan gizi mereka secara berkelanjutan," ujar Alifudin yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Baca juga : Baru Dilantik, Wamenkeu Thomas Djiwandono Pastikan Anggaran Makan Gratis Selaras dengan RAPBN 2025
Dikatakannya, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara gizi, bukan sekadar memberikan bantuan sementara. Alifudin berharap pemerintahan baru dapat mempertimbangkan masukannya agar program MBG dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.
"Saya mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, namun kita harus memastikan bahwa program tersebut benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat luas," tandas Alifudin.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program MBG menyasar 82,9 juta jiwa. Mekanisme pelaksanaannya terus dimatangkan agar efektif untuk turut mengatasi masalah stunting atau hambatan pertumbuhan pada anak. Sasaran tidak hanya anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Baca juga : Pengesahan RUU Perampasan Aset Didorong Masuk dalam Prioritas 100 Hari Kerja Pemerintahan Baru
Dadan memaparkan, berdasarkan hasil uji coba, diketahui anak di usia PAUD-SD kelas 2, menghabiskan waktu di sekolah hanya sampai pukul 10.00. Untuk itu, makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 08.00.
Kemudian, untuk anak SD kelas 3-6, bersekolah hingga pukul 12.00 maka makanan akan mereka terima sekitar pukul 09.00. Anak sekolah tingkat SMP-SMA, jam sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00 maka makanan diterima mereka sekitar 11.30. (X-10)
Myscha, siswi SD di Manggarai Timur, NTT, kirim surat ke Presiden Prabowo. Ia curhat soal Makan Bergizi Gratis, takut keracunan, hingga kondisi sekolah rusak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Nilai produksi sayuran nasional tembus Rp120 triliun. Pakar IPB dan Ewindo dorong penguatan sistem pangan melalui benih unggul dan teknologi perbenihan.
PTPP sukses menyelesaikan proyek SPPG di 15 provinsi dalam 37 hari. Proyek ini mendukung program Makan Bergizi Gratis untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.
Survei Poltracking Indonesia menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi motor kepuasan publik dan penggerak ekonomi petani di akar rumput.
Hashim Djojohadikusumo resmi ditunjuk sebagai Ketua Penasihat APPMBGI untuk memperkuat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved