Pekerja Rumah Tangga Perlu Jaminan Perlindungan Sosial

PEKERJA Rumah Tangga (PRT) yang mayoritas berada dalam posisi rentan dan kesejahteraan di bawah garis kemiskinan perlu mendapatkan perlindungan sosial. Perlindungan itu baik berupa bantuan sosial maupun jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI Adyawarman dalam webinar Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Bedah RUU PPRT: Mengatasi Ketidakadilan Akses PRT terhadap Bansos, Rabu (4/9).

“Perlu dipastikan bahwa PRT yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan masuk dalam daftar penerima manfaat program perlindungan sosial, seperti DTKS, P3KE, Regsosek,” katanya. Para PRT tersebut harus dipastikan menerima berbagai program perlindungan sosial, termasuk bagi keluarga (putra-putrinya), seperti beasiswa pendidikan dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi.

Baca juga : Akses Perlindungan Jaminan Sosial PRT Masih Rentan

Adyawarman menyebut bahwa ketentuan Permenaker No 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pasal 11 menyebut kewajiban pengguna untuk mengikutsertakan dakam program jaminan sosial.

Sementara pada draf RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pasal 11 menyebut PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran. Kemudian mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja.

“Perlu advokasi kepada pemerintah daerah untuk memasukkan PRT sebagai kelompok pekerja rentan yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan (subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK dan JKM),” ujarnya. (S-1)