Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI menyetujui pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BNPB tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan BNPB, Selasa (3/9).
Menurut dia, dana tersebut bisa menjadi dukungan untuk revitalisasi logistik dan transportasi di daerah rawan bencana.
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII juga meminta kepada BNPB agar meningkatkan kinerja BNPB dalam merespons isu-isu kebencanaan seperti isu megatrhust sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau polemik di masyarakat.
Baca juga : BNPB Minta Tambahan Anggaran Rp1,8 T pada 2025 Perkuat Penanggulangan Bencana di Daerah
"BNPB diminta mendukung apel kesiapsiagaan dan simulasi evaluasi mandiri di lima provinsi sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana," kata Ashabul.
Selain itu, BNPB diminta untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta memerhatikan kearifan lokal dalam rangka penanggulangan dan mitigasi di daerah rawan bencana.
"Selain itu perlu meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, kesinambungan penanggulangan bencana pada pemerintahan berikutnya," pungkas dia. (H-2)
Aspek kuantitas anggaran harus dibarengi dengan kualitas penempatan alokasi yang jelas dan tepat sasaran.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved