Pemerintah Perlu Pendekatan Baru Tekan Prevalensi Perokok yang tetap Tinggi 

SURVEI Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang baru saja dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa prevalensi perokok dewasa di Indonesia masih tetap tinggi, terlebih jika dibandingkan dengan negara lain. Meski pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi jumlah perokok, prevalensi merokok tetap di masyarakat tetap tinggi. 

''Adakah pendekatan yang diambil kurang efektif? Sebagai contoh, kebijakan cukai yang menarget konsumen rokok. Betapa tidak, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan cukai tembakau di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Sayangnya, peningkatan penerimaan ini tidak dibarengi dengan penurunan angka perokok yang signifikan,'' kata CEO Center for Market Education (CME), Dr Carmelo Ferlito, dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (21/8).

Terkait hal ini, CME dalam laporannya berjudul 'Sebuah Agenda Inovasi Untuk Pemerintah Indonesia' mengemukakan bahwa meski penerimaan cukai tembakau meningkat rata-rata 5,4% per tahun selama delapan tahun terakhir, volume penjualan rokok hanya turun sebesar 1,1% dalam periode yang sama. 

''Ini menunjukkan bahwa mekanisme perpajakan yang mengenakan tarif lebih rendah pada produk tembakau yang lebih murah, tidak efektif mendorong perokok untuk berhenti. Sudah waktunya pemerintah untuk mempertimbangkan perspektif tobacco harm reduction sebagai bagian dari pengambilan kebijakan,'' kata Dr. Carmelo.

Baca juga : Penerimaan Cukai Rokok Turun Bukan Berarti Kurangi Konsumsi Rokok Masyarakat

Indonesia dapat mencontoh negara-negara yang berhasil menurunkan prevalensi merokoknya, semisal Inggris, Swedia, bahkan Filipina yang mengenakan kebijakan berbasis risiko. Yaitu produk-produk alternatif seperti rokok elektrik dan vape dikenakan pajak yang berbeda dengan rokok konvensional, sesuai dengan risiko yang ditimbulkan. 

Menurut Dr Carmelo, insentif finansial merupakan motivator penting bagi perokok untuk beralih ke alternatif yang lebih rendah risiko. Indonesia pun dapat memanfaatkan peluang inovasi yang masih terbuka lebar di sektor ini. 

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes, Eva Susanti dalam temu media dengan tema 'Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2024',  Mei lalu mengatakan, “Kita dihadapkan dengan bahaya pertumbuhan perokok aktif di Indonesia.”

“Industri produk tembakau juga sangat agresif dalam menyabotase upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok dengan berbagai taktik seperti menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menggiring opini publik,” tuturnya lagi. (S-1)