DPR Sebut Pemerintah Gagal Capai Target Stunting 14%

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato Kenegaraannya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  RI menyebut terjadinya penurunan prevalensi stunting atau tengkes dari 37% pada 2014 menjadi 21,5% pada 2023.

Baca juga : Intervensi Penanganan Serentak Harus Mampu Akselerasi Penurunan Prevalensi Stunting  

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan  penurunan stunting  masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 14% pada 2024.

"Janganlah berbangga dengan capaian tersebut karena masih jauh dari target. Justru harus dilakukan evaluasi menyeluruh mengapa pemerintah gagal mencapai targetnya" terangnya, Sabtu (17/8).

Baca juga : Penimbangan Nasional Serentak Diharapkan Capai 95% Anak untuk Deteksi Stunting

Oleh sebab itu, politikus asal Jawa Barat ini meminta pemerintah agar terus menguatkan program penurunan prevalensi stunting yang difokuskan kepada keluarga pra-sejahtera.

“Intervensi terhadap keluarga pra-sejahtera ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Para remaja,  calon pengantin, ibu hamil dan keluarganya harus mendapat perhatian serius.  Bahkan, perlu disiapkan insentif finansial untuk memeriksa dan memenuhi kebutuhan makanan bergizi mereka,” katanya.

Baca juga : Motor Trail untuk Revolusi Mental, DPR RI Pertanyakan Fungsi Perencanaan Bappenas

Selain soal prevalensi stunting, Netty juga memberikan catatan soal capaian kesehatan yang disampaikan presiden.

Baca juga : DPR RI Berharap UU KIA Bisa Berdampak pada Penurunan Angka Stunting

"Kita masih punya pekerjaan rumah yang besar pada sistem kesehatan nasional, terutama terkait implementasi jaminan kesehatan nasional. Masih banyak rakyat Indonesia yang menunggak  iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga terkendala dalam layanan jaminan kesehatan," katanya.

Selain itu, menurutnya, fasilitas kesehatan kita terutama di daerah 3T masih sangat kurang dan  kondisinya tidak layak.

"Harus  ada political will dari pemerintah untuk menyiapkan  tenaga medis, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan fasilitas lain, termasuk dukungan infrastruktur di daerah tersebut," katanya.

"79 tahun kita sudah merdeka, tapi masih banyak warga negara Indonesia yang kalau sakit dan mau berobat  harus ditandu secara tradisional ke fasilitas kesehatan yang kondisinya juga mengenaskan," tambahnya.

Netty berharap pemerintahan era berikutnya dapat memperbaiki sistem kesehatan nasional secara baik dan nyata.

"Buktikan janji-janji kampanye pada rakyat, jangan hanya jadi slogan dan jargon. Rakyat menantikan makna hakiki kemerdekaan dalam kehidupan yang adil dan sejahtera," katanya. (H-3)