Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INTERVENSI penanganan stunting serentak diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi kecukupan gizi balita yang sesungguhnya, sehingga mampu mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting di tanah air.
"Kita berharap intervensi penanganan yang dilakukan pemerintah bisa menekan angka prevalensi stunting sekaligus menanamkan penerapan pola konsumsi yang sehat di lingkungan keluarga sejak dini," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengungkapkan, pemerintah telah melakukan intervensi serentak penanganan stunting dengan meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi.
Baca juga : Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Harus Fokus Atasi Faktor Penyebab
Saat ini kunjungan dalam rangka intervensi penanganan stunting dilakukan di lebih dari 300.000 posyandu. Hingga 1 Juli 2024, sudah mencapai 95,15% atau setara dengan 16,1 juta balita yang diperiksa dari 17 juta balita sasaran.
Catatan lain yang didapat melalui kegiatan tersebut yaitu 36,10% atau 5.839.101 balita mengalami masalah gizi dan 3,6% atau 220.275 balita bermasalah yang telah dilakukan intervensi. Menurut Lestari, dengan sejumlah langkah intervensi yang dilakukan tersebut upaya menekan angka prevalensi stunting di tahun-tahun mendatang diharapkan semakin efektif.
Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat berharap kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah seperti provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dapat diperkuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, upaya sosialisasi terkait pentingnya kecukupan gizi balita harus konsisten dilakukan demi peningkatan pemahaman masyarakat dalam menerapkan pola makan sehat sejak dini di lingkungan keluarga.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya menekan angka prevalensi stunting mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. (Z-2)
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved