Pimpinan DPR Sepakati Pansus Evaluasi Pelaksanaan Haji

PIMPINAN DPR RI sepakat membentuk panitia khusus (pansus) haji guna mengusut berbagai persoalan dalam pelaksanaan haji 2024. Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan, pimpinan telah menyetujui agar pansus haji dibentuk untuk mendalami berbagai persoalan terkait pelaksanaan haji.

"Saya kira karena Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR) sudah mengatakan buat pansus, kami menyetujui untuk dibuat pansus," ujar Rachmat Gobel ketika memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Persetujuan diberikan usai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis, memberikan interupsi dalam rapat paripurna terkait berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan haji. Azis menyoroti penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia. 

Azis menjelaskan pada rapat pemerintah dan DPR pada 27 November 2023 disepakati kuota haji normal Indonesia sebanyak 221 ribu ditambah dengan kuota tambahan 20 ribu. Jadi, total kuota haji Indonesia mencapai 241 ribu. 

Alih-alih sesuai, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan baru dengan membagi kuota tambahan 20 ribu tersebut menjadi dua bagian, yaitu 10 ribu untuk kuota reguler dan 10 ribu lain untuk haji khusus. Azis juga menyikapi permasalahan haji terkait tenda yang melewati kapasitas di Minah dan Arafah. 

Lalu Azis menyoroti persoalan makanan dan transportasi yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. "Oleh karena itu dan ini juga sudah pada rapat kami pada 12 Juni yang lalu di Arab Saudi yang ketika itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bapak Lodewijk kami bersepakat untuk membuat pansus untuk mengatasi permasalaham tentang haji ini," tandas Azis. (Z-2)