Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) menolak pembentukan panitia khusus (pansus) haji. Evaluasi penyelenggaraan haji dinilai cukup melalui rapat kerja (raker) dan panitia kerja (panja) di DPR.
"PAN tidak setuju pansus cukup raker dan panja," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).
Mantan Ketua Komisi VIII DPR itu menekankan bahwa PAN tidak alergi terhadap pansus. Namun, persoalan haji sejatinya selalu terjadi setiap tahun dan hanya butuh perbaikan.
Baca juga : DPR Bakal Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Kemungkinan Bentuk Pansus
"Karena ini memang dari tahun ke tahun masalahnya begitu, tinggal kita perbaiki, untuk memanggil para pihak cukup raker. Saya kan pernah ketua komisi VIII bisa memanggil Kemenkumham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, (maskapai) Garuda, semua kita panggil," ujar dia.
Wakil Ketua MPR itu menilai pembentukan pansus juga tidak beretika. Karena masih banyak jemaah haji yang belum pulang ke Indonesia.
Selain itu, petugas haji dari Indonesia banyak yang belum kembali ke tanah air. Yandri memandang terhadap kondisi itu, mestinya proses evaluasi juga dilakukan setelah program selesai.
Baca juga : Jemaah Keluhkan Tidur Kayak "Pindang", Abdul Wachid Sebut Pertimbangan Kuat Bentuk Pansus Haji
"Tunggu jemaah haji pulang semua kan mau memperbaiki, lah gimana mau memperbaiki kalau programnya belum selesai. Jadi mengevaluasi itu sejatinya setelah programnya sudah selesai, baru evaluasi," ujar Yandri.
DPR akan mengevaluasi penyelenggaraan haji bersama Kementerian Agama (Kemenag). Termasuk membicarakan soal pembentukan pansus haji.
"Kemudian apakah pansus ini bisa dibahas. Tentu kita lihat setelah dilakukan rapat evaluasi di tingkat Komisi VIII DPR RI sebagaimana yang diatur dalam undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulis dikutip Selasa (25/6). (P-5)
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji tidak bisa digelar di masa reses. Masa reses DPR baru berakhir pada 15 Agustus 2024 mendatang.
PEMBENTUKAN Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 membuka kembali wacana pembentukan kementerian haji.
Anggota pansus angket haji DPR RI Luluk Nur Hamidah yakin perbaikan masalah ibadah haji bisa selesai secepatnya agar tak berlarut-larut.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved