Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENINGKATAN literasi digital masyarakat dan pemerintah harus mendapat perhatian serius dalam upaya beradaptasi menghadapi sejumlah tantangan seiring perkembangan zaman.
"Fenomena sosial yang berkembang di masyarakat saat ini kerap bersinggungan dengan cepatnya teknologi informasi berkembang. Bahkan karena belum siap menghadapi perkembangan teknologi itu, masyarakat pun terjerat pinjaman online dan judi online yang berdampak buruk secara sosial dan ekonomi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6).
Catatan INDEF pada awal tahun lalu mengungkapkan tingkat literasi digital di Indonesia hanya sebesar 62%. Jumlah itu paling rendah jika dibandingkan negara lain ASEAN yang rata-rata mencapai 70%.
Baca juga : Tingkatkan Daya Adaptasi Pendidikan Nasional terhadap Perkembangan Tantangan Global
Berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI literasi digital itu mencakup empat pilar utama yaitu digital skill, digital safety, digital culture, dan digital etic. Menurut Lestari, dengan mempertimbangkan cepatnya perkembangan teknologi, keterampilan dan pengetahuan terkait teknologi digital tersebut harus mampu dimiliki masyarakat luas.
Rendahnya literasi digital masyarakat, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan pintu masuk aksi kejahatan digital yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah mendorong agar literasi digital diberikan sejak di bangku sekolah, agar pengetahuan terkait manfaat dan dampak teknologi digital dapat dipahami sejak dini.
Selain itu, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tidak kalah penting peran orangtua di lingkungan keluarga dalam menanamkan pemahaman kepada anggota keluarganya terkait pemanfaatan teknologi digital secara benar.
Semangat para pemangku kebijakan dalam memberantas judi online dan pinjaman online ilegal saat ini, tegas Rerie, harus dibarengi dengan gerak bersama pemerintah dan masyarakat untuk serius meningkatkan literasi digital masyarakat. (Z-2)
KALANGAN mahasiswa yang diwakili oleh beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendeklarasikan penolakan aktivitas judi daring atau online karena dianggap merugikan masyarakat.
Para orang tua harus lebih mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam praktik judi daring atau online.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Sejumlah BEM ) dari berbagai kampus mendeklarasikan Gerakan Mahasiswa Lawan Judi Online sebagai bentuk penolakan praktik judi online yang dianggap merusak nilai-nilai moral
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved