Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987 resmi melantik dua wilayah Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPHI sekaligus yaitu DPD IPHI 1987 Jawa Barat (Jabar) dan DPD IPHI 1987 Banten, di Hotel Tebu Bandung, Jabar, Sabtu (1/6).
Untuk DPD IPHI 1987 Jabar, mereka yang dilantik yakni H Tommy Hendra Kusuma SH (Ketua), Drs Gatot Nirboyo SH (Sekretaris), dan Dewi Hyrawati SH (Bendahara). Adapun DPD IPHI 1987 Banten yakni, Alsisco Kapoh SH (Ketua), Merinal Prihatana SH (Sekretaris), dan Bayu Widokartiko SH MM CCD CLA (Bendahara).
Pelantikan kedua DPD IPHI 1987 tersebut dihadiri Ketua Umum DPP IPHI 1987 Sahala Siahaan SH serta pengurus DPP IPHI 1987 lainnya.
Pada kesempatan ini, Sahala berharap agar pengurus yang dilantik dapat memberikan pelayanan hukum berkualitas kepada anggota dan masyarakat serta menegakkan rasa keadilan.
Baca juga : Waketum DPN Peradi Sutrisno : Advokat Harus Bela Orang Miskin
"IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu," ujarnya.
Sahala juga menjelaskan terkait Undang-Undang Advokat yang baru. Menurutnya, dengan terbentuknya DPD IPHI Jabar dan Banten, maka IPHI 1987 memenuhi salah satu syarat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui undang-undang.
"Saat ini, DPD IPHI Jabar sudah memiliki 16 DPC IPHI yang dilantik, dan struktur kita lengkap dari Sabang sampai Merauke sehingga sudah terbentuk seluruh DPD di Indonesia. Kami berharap seluruh DPD IPHI di Indonesia dapat bekerja maksimal," tegasnya.
Baca juga : Tidak Lantik Pengurus, Pimpinan DPN Peradi Digugat Anggotanya
Sahala berpesan kepada pengurus yang dilantik agar dapat bekerja profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. "IPHI 1987 adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Karena itu, saya harap pengurus yang dilantik dapat menjadi teladan bagi anggota IPHI lainnya," ujarnya.
Ia mengingatkan agar pengurus yang dilantik dapat bekerja sama dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi advokat lainnya. "Kerja sama yang baik sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.
IPHI 1987 adalah organisasi advokat yang didirikan pada 1987. IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. IPHI 1987 memiliki jaringan pengurus di seluruh Indonesia. (H-2)
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Persatuan Jaksa KPK melaksanalan upacara Hari Adhyaksa ke-64, Senin (22/7). Mereka berjanji akan terus memberantas korupsi sepenuh hati.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan ke jajarannya agar penegakan hukum berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah kendala dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan keadilan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi politik dan korupsi.
Sepanjang 2024, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta kampanye antikorupsi berhasil mencapai masyarakat luas.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar adanya penegakan hukum atas kasus kebakaran rumah yang menimpa wartawan Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara
Penghargaan disampaikan dalam acara 'Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firm 2024” kategori Best Litigation Law Firm.
SUYANTI, ibu kandung santri korban penganiayaan senior di Pondok Pesantren Kediri, Provinsi Jawa Timur, meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Nasihat hukum Yusril membuat Presiden Jokowi bisa lebih nyaman serta membantu memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah.
Kemenlu mengirimkan nota diplomatik ke Pemerintah Arab Saudi, terkait penangkapan dua WNI terkait kasus dugaan peredaran narkoba.
LKBH UEU juga telah mendampingi terdakwa dalam menghadapi kasus pemeriksaan kasus pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved