Digitalisasi BPJS Kesehatan Kunci Pemerataan Jaminan Sosial

SISTEM digitalisasi dalam pelayanan publik merupakan keniscayaan yang harus diadopsi oleh berbagai stakeholders, salah satunya pada bidang jasa pelayanan kesehatan nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia--sebagai salah satu sistem pelayanan jaminan kesehatan terbesar di dunia--menerapkan ekosistem pelayanan digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menuju tahun ke-10 berdirinya BPJS, sistem didigitalisasi JKN saat ini menjadi salah satu best practice (praktik baik) dalam pengelolaan jaminan sosial dunia. Cukup banyak negara dunia ketiga yang mempelajari cara Indonesia mengelola program jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan berbasis TI (teknologi informasi) dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.

Berbagai negara tersebut hadir untuk mempelajari inovasi layanan kesehatan BPJS berbasis digital melalui forum The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024). Kegiatan tahunan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 negara yang diselenggarakan di Bali pada Rabu hingga Jumat 6-8 Maret 2023.

Baca juga : Dirut BPJS Kesehatan Beberkan Inovasi Digital Program JKN di Forum AeHIN 2023

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan bahwa saat ini jumlah peserta lembaganya menjadi salah satu yang terbesar di dunia mencapai 268,7 juta pada per 1 Maret 2024 atau 96,08% penduduk. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam berprogres menuju Universal Health Coverage (UHC).

"Teknologi digunakan BPJS Kesehatan untuk mengintegrasikan sekaligus menganalisis data dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan program JKN, baik pemerintah maupun penyedia layanan kesehatan. Pada akhir 2023 pengguna mobile JKN sangat meningkat sekitar 34 juta. Saat pertama kali dibuat pada 2019 peserta JKN hanya sekitar 400 ribuan," ujarnya saat ditemui Media Indonesia di Denpasar pada Rabu (6/3).

Sementara itu, dana investasi yang dikelola pada 2023 mencapai Rp95,14 triliun. Gufron tak mengelak bahwa inflasi kesehatan yang jauh lebih tinggi dari inflasi umum menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepesertaan dan mengelola manajemen pelayanan. Akan tetapi, melalui inovasi digitalisasi layanan BPJS, pihaknya memiliki target untuk menaikkan kepesertaan layanan hingga 98% hingga akhir 2024.

"Setiap saat biaya inflasi di dunia kesehatan selalu tinggi daripada inflasi umum. Hal ini merupakan pola yang umum karena inovasi dalam bidang kedokteran tidak pernah berhenti dan selalu ada perkembangan baru. Tahun ini kita optimistis bisa surplus karena sudah ada aset dan pendapatan lebih sejak 2020. Kami juga sudah mengupayakan terkait penyesuaian iuran yang tidak akan naik hingga 2024," tuturnya. (Z-2)