Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
STRATEGI pengentasan kemiskinan yang cenderung menggunakan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah saat ini dinilai tidak efektif. Bahkan dikhawatirkan pemerintah akan meninggalkan permasalahan kemiskinan yang lebih besar.
Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Minggu (18/2). Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah optimis target untuk mengentaskan kemiskinan di tahun ini (2024) dapat tercapat. Menurutnya, sejauh ini program pemerintah masih sesuai target.
“Tahun 2023 (kemiskinan) masih berada di 9,36%. Target RPJMN 7,5%. Berarti 2024 harus turun sekitar 1,86%. Untuk kemiskinan ekstrem 2023 berada di 1,12%. Target 2024 0%. Paling tidak harus di bawah 0,5%,” ungkap Muhadjir kepada Media Indonesia/
Baca juga : Penyaluran Bansos PKH dan Sembako 2024 Dimulai, KPM Apresiasi Pelayanan Kantor Pos
Faisal menjelaskan bahwa dalam melihat permasalahan kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari capaian indikator tingkat kemiskinan. Pasalnya, standar yang digunakan pemerintah jauh di bawah garis kemiskinan atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PBB.
"Memang kalau kita lihat yang di bawah garis kemiskinan jumlahnya melonjak karena pandemi, saat ini sudah kembali ke posisi sebelum pandemi. Tapi permasalahan besarnya banyak masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tapi bukan orang sejahtera, tetap masuk kategori miskin,” kata Faisal.
Hal itu disebabkan pemerintah fokusnya cenderung hanya untuk menekan garis kemiskinan melalui program bansos. Padahal hal itu harusnya bukan jadi strategi utama. Jika hanya bansos yang menjadi strategi pemerintah, terutama di tahun ini bansos dikucurkan secara masif, memang target penurunan kemiskinan dapat tercapai, namun masyarakat tidak dapat naik kelas menuju sejahtera dan tetap berada di posisi yang sama.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
“Akar permasalahannya belum jelas sampai saat ini karena belum ada yang bisa naik kelas ke sejahtera dan tidak bisa mereka dapatkan (kesejahteraan) hanya dengan bansos," imbuhnya. Menurut Faisal yang harus ditingkatkan yakni pemberdayaan ekonomi dan harus mendapatkan pekerjaan layak dan sesuai untuk mendapat penghasilan lebih tinggi. Sehingga nantinya penghasilan dan pengeluarannya itu bisa diangkat di atas level kemiskinan.(H-1)
SINKRONISASI program dari pemerintah pusat hingga ke daerah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kunci kesuksesan pembangunan nasional.
Pemerintah sudah melihat green jobs ini sebagai peluang dan bukan hanya sekadar peluang.
Saat ini penyediaan air minum baru tersambung ke 3,8 juta perumahan dari 10 juta perumahan yang ada. Inpres disiapkan untuk menyediakan akses air bersih.
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI, Suharso Monoarfa, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM), Selasa (26/9).
PT Tunas Inti Abadi meraih empat penghargaan Indonesian SDGs Award (ISDA) 2022 melalui upayanya untuk memulihkan ekosistem secara inklusif.
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved