Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ingatkan kepada kepala daerah agar tidak main-main terhadap anggaran Program Makanan Tambahan (PMT) stunting atau tengkes.
"Saya mohon tak hanya di daerah tertentu, tapi di seluruh pejabat tak main-main menggunakan anggaran terutama APBD dan ada dana desa. Itu bisa digunakan bersama. Jadi dana daerah dan dana desa bisa digunakan bersama-sama," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11).
Baca juga: Viral Menu Tahu Stunting di Depok, Kejaksaan Diminta Awasi 38 Puskesmas
Hal itu menyusul setelah viralnya menu makanan PMT di Kota Depok Kecamatan Tapos yang dinilai tidak layak dan kurang bergizi. Adapun menu yang membuat gaduh masyarakat tersebut hanya terdiri dari nasi, kuah sup, dan tahu kukus.
"Lebih baik berikan dia gizinya melimpah daripada tadi itu, ternyata tak penuhi standar yang ditetapkan. Memang kita belum tetapkan patokan secara pasti, dan menurut saya tak perlu," ujar dia.
Baca juga: Kemenkes Sebut Pemberian Makanan Tambahan Dari Buku Pink Sudah Sangat Bagus
Menurutnya perlu didorong makanan tambahan berbasis kearifan lokal yang tersedia di sekeliling daerah tersebut sehingga tidak memaksakan untuk menyajikan makanan yang jadinya membebani pembiayaan.
"Bisa serahkan saja ke masing-masing kelurahan. Misal di sana banyak orang punya ayam, kan bisa dibeli itu, dari pada yang ga kerja itu kan bisa diberi dana pinjaman dana desa pelihara ayam, nanti telur dan daging bisa digunakan asupan gizi bagi anak dan ibu yang sedang hamil," pungkasnya.
(Z-9)
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Hasil inovasi mereka, disosialisasikan kepada para ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Mahasiswa IPB membuat inovasi berupa abon telur agar anak-anak balita bisa mengonsumi telur dalam bentuk lain guna pemenuhan gizi mereka. Ini upaya pencegahan stunting di Kabupaten Brebes.
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
Pada Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini, fokus utama adalah melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya dan stunting.
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved