Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik seiring menurunnya kualitas udara akibat emisi karbon dari sektor transportasi. Beralih ke kendaraan listrik dapat menjadi alternatif mengurangi polusi sekaligus ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro mengatakan, rendahnya kualitas udara di Jakarta belakangan ini disebabkan oleh beberapa faktor di mana sektor transportasi menyumbang sebagian besar emisi.
"Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu adalah dari gas itu 51%, dari minyak itu 49%, dan dari batu bara 0,42%. Kalau dilihat dari sektor-sektornya maka transportasi itu 44%, industri 31%, industri energi manufaktur 10%, perumahan 14% dan komersial 1%," ungkap Sigit.
Baca juga: Lebih Hemat Pakai Kendaraan Listrik, Masyarakat Nikmati Beragam Kemudahan
Kondisi ini diperparah dengan adanya siklus udara kering yang datang dari timur setiap periode Juni-Agustus.
Berdasarkan data ISPU (Index Standar Pencemaran Udara) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di mana tingkat mobilisasi kendaraan rendah, tercatat bahwa adanya penurunan emisi partikulat (PM10) pada 2020 di angka 29,41 mg/Nm3. Angka ini kemudian meningkat signifikan sebesar 155% atau mencapai angka 75 mg/Nm3 pada 2022 di mana PPKM berangsur dilonggarkan.
Hal ini menjadi bukti bahwa sektor transportasi berperan dalam menyumbang sebagian besar emisi di Jakarta di mana pada periode yang sama pembangkit-pembangkit listrik tetap beroperasi secara penuh.
Baca juga: PLN Gandeng Empat Perusahaan untuk Bangun Charging Station Kendaraan Listrik
"Peluang terbesar untuk memperbaiki kualitas (udara) adalah dengan memperbaiki sektor transportasi. Baru kemudian alat pengendali pencemaran dari industri," imbuh Sigit.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menanggapi, PLN mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi melalui penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan membangun infrastruktur yang memadai di seluruh daerah. Ini merupakan langkah strategis perseroan untuk tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi sekaligus mendorong transformasi energi nasional.
“Sejalan dengan dengan pemberian insentif motor listrik dari pemerintah untuk pembelian motor baru dan konversi motor konvensional berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik, PLN siap mendukung penuh dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, harapannya masyarakat tidak ragu untuk beralih ke kendaraan listrik,” kata Darmawan.
Baca juga: Peminat Kendaraan Listrik Semakin Banyak, PLN Perkuat Infrastruktur SPKLU
Darmawan menekankan bahwa masyarakat yang hendak beralih ke EV tidak perlu risau, sebab setiap pembelian kendaraan listrik khususnya roda empat, pelanggan mendapatkan layanan pemasangan home charging gratis dan juga diskon tarif listrik untuk pengisian daya di jam 22.00 sampai dengan 05.00. Selain itu infrastruktur pengisian daya umum juga telah tersedia.
“Saat ini PLN sudah mengoperasikan sebanyak lebih dari 600 SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) dan lebih dari 1.400 SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) juga lebih dari 9.000 SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) yang tersebar di Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan kendaraan listrik di tanah air,” terang Darmawan.
Darmawan menjelaskan beralih ke kendaraan listrik menjadi pilihan strategis, mengingat sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon di Indonesia.
Baca juga: PLN Beri Pelatihan Konversi Motor Listrik ke UMKM Daerah
“Jika kita membandingkan emisi yang dihasilkan antara EV dan kendaraan berbahan bakar minyak berarti 1 liter BBM sama dengan 1,2 kWh listrik, maka emisi karbon 1 liter BBM adalah 2,4 kg CO2e, sedangkan emisi karbon 1,2 kWh listrik adalah 1,3 kg CO2e. Artinya dengan menggunakan kendaraan listrik kita sudah mengurangi sekitar 50% emisi karbon," ujar Darmawan.
Ia menambahkan jumlah emisi yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan listrik akan terus berkurang seiring dengan meningkatnya bauran energi baru terbarukan.
Perlu diketahui, sektor transportasi menjadi salah satu penghasil emisi yang besar di Indonesia. Pada tahun 2020 emisinya 280 juta ton CO2e. Jika tidak ada perubahan, diperkirakan pada tahun 2060 emisinya mencapai lebih dari 1 miliar ton CO2e per tahun.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Jabar Smile adalah konsep bundling layanan antara PLN dengan anak perusahaan, mitra eksternal dan Dinas ESDM Jawa Barat
Saat ini, ada 17 bengkel mitra Kementerian ESDM yang siap untuk melayani siswa/siswi dan guru SMK yang ingin mengonversi sepeda motor BBM mereka menjadi sepeda motor listrik.
Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan banyaknya STNK bodong, bikin serapan konversi motor listrik rendah.
Fraksi PKS Mulyanto mengatakan bahwa pihaknya menolak pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, apalagi dengan kenaikan dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Peningkatan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan konversi dari BBM menjadi listrik yang tadinya Rp7 juta menjadi Rp10 juta per orang dinilai bisa melukai perasaan rakyat Indonesia.
KEPUTUSAN pemerintah menambah besaran subsidi konversi motor listrik dinilai tidak tepat. Pemerintah diminta untuk menunda hal tersebut sampai ekosistem kendaraan listrik siap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved