Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELAIN melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atau kesiapsiagaan dan uji kelengkapan alat perangkat personil, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menyiagakan 31 helikopter. Heli tersebut dipergunakan untuk patroli dan water bombing di 6 provinsi prioritas yang menjadi fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keenam provinsi itu antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Ini sudah berjalan sebenarnya dan BNPB juga mendukung satgas daratnya," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, saat dihubungi Minggu (30/7).
Baca juga: Sejak Awal Tahun, BNPB Telah Imbau Pemda untuk Hadapi Fenomena El Nino
Satgas darat menurut Abdul adalah orang-orang yang menjadi ujung tombak jika ada laporan titik api yang terjadi.
"Satgas darat ini juga kita perkuat baik itu pompa jinjing, Alat Pelindung Diri (APD), alat pemadam api foam, selang dan lain-lain," kata dia.
Baca juga: Kalimantan Selatan Usulkan Perpanjangan TMC
Dari sisi kesiapan, Abdul melihat bahwa hal itu sudah optimal untuk mencegah terjadinya karhutla, namun tinggal respon di lapangan saja yang menentukan.
"Kalau karhutla saat ini kecepatan kita merespon kebakaran baik itu operasi darat maupun udara itu sangat menentukan sukses atau tidaknya pemadaman, ini yang selalu terus kita koordinasikan di daerah supaya pemda yang sudah kita dukung alat kelengkapan personilnya bisa merespon itu dengan cepat," tegasnya.
Dari pengalaman BNPB sendiri, hingga saat ini durasi kebakaran itu masih di angka 6-12 jam berhasil dipadamkan. (Z-3)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli, Agustus, hingga September 2024 mendatang.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
Guna mengantisipasi dampak puncak musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan berbagai langkah pencegahan kekeringan dan karhutla di Jawa Tengah.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
BNPB mengungkapkan bahwa bencana paling mematikan tahun ini ialah tanah longsor. Hal itu terlihat dari jumlah korban meninggal dunia yang ditimbulkan
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan koordinasi lintas sektor. Mulai dari BNPB, KLHK, BMKG hingga pemerintah daerah.
Partai NasDem mengadakan rapat pleno hari ini untuk menentukan calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024 di tiga provinsi. Dua dari wilayah tersebut diprediksi akan dimenangkan oleh NasDem.
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir telah memerintahkan untuk dilakukan audit internal.
Opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk standarisasi laporan keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved