Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani mendukung diadakannya kajian dan monitoring pada pengimplementasian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini disampaikan Menkeu Sri Mulyani saat audiensi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kamis (8/6).
Bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Menkeu Sri Mulyani didampingi beberapa pejabat Kemenkeu. Pertemuan tersebut membahas isu-isu strategis implementasi SJSN.
Menanggapi isu-isu SJSN yang disampaikan DJSN, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pentingnya desain jaminan sosial untuk memudahkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat termasuk pekerja informal dan masyarakat miskin.
Baca Juga: Pengelolaan Jaminan Sosial Nasional Dikembalikan ke UU SJSN
“Bantuan Pemerintah sangat banyak dan bervariasi. Negara hadir dalam memberikan perlindungan sosial. Perlu adanya reformasi jaring pengaman sosial masyarakat Indonesia. Ide mengenai jaminan sosial saat ini sudah sangat bagus, namun perlu lebih ditata,” ujar Sri Mulyani kepada DJSN.
Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, DJSN perlu terus melakukan kajian dan monitoring implementasi SJSN.
Baca Juga: Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan Tenang Saat Bekerja
Dari pihak DJSN, audiensi dihadiri Ketua DJSN, Agus Suprapto; Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN, Asih Eka Putri; Anggota DJSN dari unsur Organisasi Pemberi Kerja, Soeprayitno dan Agung Pambudhi; Anggota DJSN dari unsur Organisasi Pekerja, Subiyanto; dan Anggota DJSN unsur Ahli, Iene Muliati.
Pada kesempatan tersebut Agus Suprapto mengapresiasi peran Kemenkeu yang memberikan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19 guna meringankan beban pemberi kerja dan peserta BPJS dalam menghadapi situasi sulit selama masa pandemi tersebut.
Selain itu, Agus juga menyampaikan isu-isu implementasi SJSN. Antara lain Peraturan terkait ALMA (Asset, Liability, dan Management), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Layanan Syariah serta Dana Jaminan Sosial (DJS).
“Kami mengharapkan dukungan Kementerian Keuangan dalam mengawal pengaturan ALMA guna menjaga sustainibilitas aset DJS dan BPJS serta mengharapkan dukungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan monitoring kondisi kesehatan keuangan BPJS,” ujar Agus.
Isu SJSN lainnya yang juga dibahas adalah penetapan Indikator Capaian Kinerja (ICK) BPJS. ICK dinilai instrumen yg penting untuk melakukan penilaian capaian kepesertaan, layanan, keuangan dan pengembangan organisasi BPJS.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, isu SJSN yang dibahas adalah layanan syariah BPJS.
Isu SJSN lainnya yang tidak kalah penting adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2024 tentang SJSN. PBI Jamsosnaker merupakan hak bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu agar memiliki perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dapat menimpanya. (RO/S-1)
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
LOCAL Conference of Youth Indonesia 2024 mengadakan pre-event dengan tema Youth Synergy in Local Conference of Youth Indonesia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono bakal dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada Kamis (18/7) sore ini.
Ketimbang repot membentuk bernama Badan Penerimaan Negara yang memakan waktu dan urusan administrasi, pemerintahan didorong mengoptimalisasi pemanfaatan Single Identity Number (SIN).
PEMISAHAN Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu instansi tersendiri dinilai perlu untuk dilakukan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
AUDIENSI yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI bersama keluarga Dini Sera Afrianti sebagai salah satu bentuk menjalankan fungsi pengawasan
Komitmen tersebut ditunjukkan oleh DPRD Kota Bogor dengan pemberian bantuan hibah yang bersumber dari APBD kepada petugas pelaksana pemilu, khususnya Bawaslu.
PEJABAT (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Apriyadi Mahmud menerima audiensi jajaran Harian Umum Media Indonesia, bertempat di Kantor Perwakilan Muba Palembang, Selasa (23/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved