Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA telah secara resmi membuka Sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD), yang berlangsung mulai dari 30 hingga 31 Mei 2023, di Lido, Bogor, Jawa Barat.
Dalam pidato pembukaannya, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kehadiran delegasi yang berasal dari Ketua Parlemen dan Anggota Parlemen se-ASEAN (AIPA) ke Indonesia.
Gobel menjelaskan tema yang diambil dalam pertemuan AIPACODD ke-6 kali ini adalah Supporting Inclusive Economic Growth through Drug Free.
Baca juga: Polisi Tangkap Pengedar bersama Barang Bukti 4,3 Kilogram Sabu
Tema tersebut, menurutnya, dapat dimaknai dalam dua perspektif. Pertama, perspektif dampak negatif penyalahgunaan narkoba yang meluas terhadap ekonomi.
Narkoba Bisa Beri Dampak Banyak Aspek
“Penyebaran narkoba yang massif tidak hanya mengancam ideologi bangsa, tapi juga memberikan dampak kepada bagaimana kita ingin membangun manusia seutuhnya," jelasnya.
"Karena dengan manusia yang kuat akan berdampak produktivitas yang akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, keamanan, dan politik,” ujar Gobel saat membuka pertemuan secara virtual di Jakarta, Selasa (30/5).
Gobel memberikan contoh adanya penelitian yang menunjukkan kerugian ekonomi AS mencapai 740miliar dolar Amerika per tahun akibat penyalahgunaan narkoba.
Baca juga: Polri Tunggu Pengajuan Banding Irjen Teddy Minahasa
Sedangkan di Indonesia diperkirakan mencapai Rp74,4 triliun rupiah dengan peningkatan narkoba tiap tahun.
“Kedua, tema yang diangkat juga dapat dimaknai dari perspektif sebaliknya. Yaitu, terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba," terangnya.
"Bahkan juga perlunya kita mengembangkan pendidikan, pertumbuhan yang mendorong penciptaan kesempatan lapangan kerja, akses pada peluang ekonomi, dan pencegahan kemiskinan kronis,” ujar politikus Fraksi Partai NasDem itu.
Dalam konteks ASEAN, laporan PBB menyebutkan bahwa konflik dan perang berdampak pada peningkatan produksi narkoba yang menghambat tercapainya ekonomi inklusif.
Baca juga: Polda Bali Ungkap Jaringan Narkoba Libatkan WNA dan WNI
Karena itu dalam pertemuan ini, ia berharap dapat bekerja sama dan menemukan solusi untuk menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di ASEAN.
Di sisi lain, Pimpinan DPR Bidang Koodinator Industri dan Pembangunan (Inbang) ini juga menkankan bahwa pembangunan inklusif dan strategi memerangi narkoba memiliki keterkaitan.
Menurut Gobel, salah satu cara terbaik memerangi narkoba adalah dengan melakukan upaya preventif yang bertujuan mengurangi peredaran narkoba.
“Sehingga sebagai insan parlemen kita dapat fokus pada upaya memerangi narkoba melalui dorogan pembangunan ekonomi yang inklusif. Peran parlemen tidak hanya terbatas dalam fungsi representasi. Namun juga memiliki mandat dalam mendukung kebijakan luar negeri dan berperan dalam diplomasi parlemen untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional dan regional.
Ia menambahkan, melalui AIPA, para Anggota Parlemen se-ASEAN memiliki peran strategis dalam mencari solusi terhadap tantangan termasuk penyalahgunaan narkoba.
Tantangan utama dalam memerangi narkoba adalah meningkatkan kesadaran akan bahayanya. Terutama di kalangan generasi muda yang perlu diberikan pemahaman, yang komperhensif dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.
Baca juga: Kepolisian Berkomitmen Cegah Uang Narkoba Digunakan untuk Kampanye
Selain itu, layanan pengobatan dan rehabilitasi berkualitas penting untuk individu yang berjuang melawan kecanduan.
Di sisi lain, penegakan hukum juga memiliki peran penting dalam melawan perdagangan narkoba. Diperlukan alokasi yang memadai untuk lembaga penegak hukum dan kerja sama internasional guna menangkal perdagangan narkoba.
“Melalui pertemuan ini, saya berharap agar para insan parlemen di kawsan ASEAN menguatkan tekad untuk mewujudkan drug free ASEAN 2025," katanya.
"Tantangan penyalahgunaan narkoba menuntut kita untuk menemukan metode yang efektif dan efisien. Pertemuan ini menjaid platform penting untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba," jelas Gobel.
"Melalui diskusi konstruktif, kolaborasi erat, dan semangat berbagi pengetahuan kami yakin akan menemukan solusi efektif, berkelanjutan, dan adil,” tutupnya. (RO/S-4)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Rachmat Gobel mengingatkan pelaku industri dalam negeri untuk waspada terhadap rencana pemerintah yang akan menerapkan bea impor tambahan terhadap sejumlah produk impor.
HARGA alat kesehatan dan obat di Indonesia jauh lebih mahal daripada di negara lain. Penyebabnya, masih ada pejabat yang kurang memiliki visi dan komitmen dalam membangun industri dalam negeri.
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, menyoroti masalah pengelolaan ekonomi nasional yang ditandai dengan tumbangnya sejumlah industri dalam negeri dan maraknya PHK.
Joint Commission yang diajukan ialah di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
KETUA Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, Rachmat Gobel, meminta pemerintah agar tidak mengurangi perhatiannya dalam pembangunan di daerah perbatasan.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas ekspor perdana komoditas jagung sebesar 50.000 ton menuju Filipina. Selain itu, Mentan juga mengirim jagung untuk pasar domestik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved