Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI IV DPR RI mendorong perluasan areal Taman Safari Bogor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang saat ini seluas 277 hektare menjadi puluhan ribu hektare.
Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk riset.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai luasan Taman Safari Bogor saat ini masih terlalu kecil.
Baca juga: Hari Kedua Idul Fitri, Pengunjung Taman Safari Bogor Meningkat Hingga 40 Persen
Ia berharap Taman Safari Bogor ke depannya bisa dikembangkan seperti Taman Safari di Afrika, di mana hewan hidup di habitatnya secara langsung.
"Jadi misalnya gini, nanti kita lihat harimau, tapi harimau yang enggak dikasih makan daging, tapi harimau yang masih berburu di alam liar. Kita lihat berbagai satwa ini enggak dikasih makan, tetapi makannya sudah dari alam liar ini,” kata Dedi di Bogor, Senin (29/5).
Dedi menyebutkan, kebutuhan perluasan areal Taman Safari Bogor bisa dibuat dengan rencana yang memadai.
Bisa Diperluas Hingga 20 Ribu Hektare
Misalnya, Taman Safari Bogor bisa diperluas menjadi 15 ribu hingga 20 ribu hektare, bahkan terintegrasi dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Baca juga; TSI Bogor Hadirkan Safari Malam, Sensasi Menyaksikan Satwa di Malam Hari
Sehingga, lanjut Dedi, Taman Safari Bogor bisa bekerja sama dengan KLHK untuk riset dan pengembangan. Namun, tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat konservatif.
“Area penduduknya dilindungi, sehingga kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang luas, dan tetap menjadi tempat berlindungnya air dan memberikan efek yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Usulan Diintegrasikan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Direktur Taman Safari Jansen Manansang menjelaskan, pihaknya mendapat usulan untuk mengintegrasikan Taman Safari Bogor dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Salah satunya dengan membuat cable car atau kereta gantung.
“Nah, ini memang Ibu Menteri KLHK dari sekarang coba integrasi ke sana. Ini kan Taman Safari ini berbatasan dengan Gunung Gede Pangrango, kenapa nggak manfaatkan sana?” tuturnya.
Baca juga; Tumbuhkan Kepedulian Mengenalkan Satwa Endemik di Bali Safari Park
Di samping itu, menurut dia, perluasan area Taman Safari Bogor bisa membantu pemerintah menjaga hewan yang dilindungi melalui lembaga swasta yang sukses dan terpercaya.
“Jadi memang majukan, kembangkan ini, integrasi dengan TNGGP seperti yang di Afrika gitu, lebih gede lagi. Karena kalau pemerintah aja nggak mampu, harus sama swasta yang sudah sukses dan dipercaya,” ujarnya. (RO/S-4)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
David mendukung jika Rena dipasangkan dengan bakal calon Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Nangka memiliki kemampuan besar untuk menyerap karbondioksida (CO2) hingga 126,51 kg/tahun.
Hotel Swiss-Belcourt Bogor menghadirkan Tropical Corner di area kolam renang dan lobby lounge, dengan berbagai menu minuman baru yang siap memanjakan lidah para penikmat kuliner.
Kirab Merah Putih menjadi ikon dari Festival Merah Putih (FMP) yang digelar setiap tahun di Kota Bogor, jawa Barat, sejak 2015 silam.
Ada yang baru pada Festival Merah Putih (FMP), gelaran akbar yang rutin digelar setiao tahun di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved