Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meyakini bahwa tahun politik bisa menjadi momentum untuk mempercepat pengentasan stunting.
"Sesuai arahan presiden kita tidak boleh melupakan kita meskipun saat akan mencalonkan diri sebagai eksekutif maupun legislatif. Saya kira stunting dan kemiskinan ekstrem bisa menjadi muatan politik bagi para calon pemimpin," Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto saat dihubungi, Jumat (26/5).
Agus menilai, setiap calon pemimpin harus memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Adapun, program nyata yang dapat ditawarkan ialah pengentasan stunting dan penurunan angka kemiskinan.
Baca juga: Pemerintah Lakukan Berbagai Inovasi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Ia melihat, sebenarnya saat ini setiap daerah memiliki semangat yang tinggi untuk mengentaskan stunting. Hal itu dilihat dari anggaran pemda yang kini telah banyak difokuskan untuk penanganan stunting.
Misalnya saja, Kecamatan Mekarsari, Jawa Barat, yang telah mengeluarkan anggaran untuk membeli USG dengan dana desa. Dengan demikian banyak ibu-ibu yang kemudian semangat untuk memeriksakan dirinya dan menjaga kesehatannya saat hamil. Karenanya, ia optimistis bahwa target penurunan stunting 14% pada 2024 dapat tercapai.
Baca juga: BKKBN Optimis Turunkan Stunting hingga 14 Persen di 2024
"Jadi pengentasan stunting dan penanganan kemiskinan menjadi penilaian pemda atau pihak yang mau mencalonkan diri. Semangat itu ada di lapangan dan masih sangat seksi untuk dibicarakan. Saya kira ini menjadi momentum yang baik," pungkas Agus. (Ata/Z-7)
Kemenkes RI luncurkan Konsorsium 1000 HPK bersama Rabu Biru Foundation untuk mengintegrasikan intervensi kesehatan ibu dan anak demi target Indonesia Emas 2045.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat prevalensi stunting di wilayah tersebut berada di kisaran 26,1 persen dan ditargetkan turun sebesar lima persen pada 2026.
Studi IHDC mengungkap hubungan signifikan antara stunting, anemia, dan rendahnya kemampuan working memory pada anak usia sekolah di Indonesia.
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan targetkan angka stunting turun ke 7% pada 2026 melalui kolaborasi stakeholder dan penguatan peran SPPG.
IDAI ingatkan orangtua mengenai pentingnya kurva pertumbuhan untuk pantau tumbuh kembang anak secara akurat dan cegah salah diagnosis stunting.
Presiden INA Dr. dr. Luciana B. Sutanto menekankan pentingnya protein dan zat besi untuk kecerdasan anak serta pencegahan stunting dan anemia.
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved