Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JUMLAH perokok di Indonesia tiap tahun terus meningkat seiring dengan langkah pemerintah menekan lajunya lewat sejumlah kebijakan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta, Laifa Annisa, meminta pemerintah meniru langkah Belanda untuk mengurangi jumlah perokok.
Baca juga: Pemprov DKI akan cabut KJP Plus Pelajar yang Merokok
Menurut dia, negara tersebut menerapkan mekanisme untuk mengatasi kecanduan rokok. Laifa mengatakan mekanisme tersebut sangat terstruktur dan tepat sasaran.
"Mereka punya klinik untuk mengatasi kecanduan, salah satunya untuk rokok. Jadi memang ada klinik khusus smoking cessation yang terprogram menggunakan produk alternatif," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Kamis (26/5).
Baca juga: Ahli Pastikan TAR Berbahaya Bagi Kesehatan
Hal tersebut, kata Laifa, dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Salah satunya, untuk menciptakan program yang terstruktur menggunakan produk alternatif tembakau dan mengurangi angka perokok dewasa. Laifa mengatakan mekanisme tersebut sangat terstruktur dan tepat sasaran.
Adapun kebijakan terkait produk alternatif tembakau mendapat batu sandungan di RUU Kesehatan. Sebab, ada penyamaan produk tembakau dengan narkotika dalam rancangan beleid tersebut.
Anggota DPR Yahya Zaini mengatakan penyamaan itu tidak tepat. Dia meminta produk tembakau diatur terperinci, sesuai dengan risikonya. (Teo/H-3)
Penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia
Jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Sebanyak 7,4 persen di antaranya merupakan perokok anak berusia 10-18 tahun.
Harga rokok yang terjangkau dan penjualan rokok batangan membuat rokok menjadi mudah diakses oleh anak-anak
Pemerintah perlu memperketat iklan rokok untuk mengurangi peningkatan produksi rokok setiap tahunnya. Iklan rokok saat ini masih masif terutama di media-media sosial.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) meminta negara-negara agar melarang rokok dan vape di sekolah demi melindungi generasi muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengatur iklan rokok karena banyak anak muda tanpa disadari merokok karena terpapar iklan rokok
Larangan penjualan rokok eceran atau pun pelarangan penjualan dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan akan hantam rantai pendapatan di sektor tembakau.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terjadi deflasi sebesar 0,18% pada Juli 2024 secara month to month (mtm). Deflasi pada Juli merupakan yang terdalam dibandingkan Juni 2024.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
INFLASI umum terus melambat menjadi 2,51% secara year on year (yoy) pada Juni 2024. Ini turun dari 2,84% (yoy) pada Mei 2024.
Aparsi ketar-ketir akan kehilangan omzet triliunan rupiah dari aturan larangan penjualan produk tembakau atau rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved