Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan dana desa dialokasikan untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
“Penggunaan dana desa telah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dan telah menjadi suatu capaian yang membanggakan,” katanya dalam keterangannya.
Cak Imin menjelaskan sejak pertama kali diluncurkan program itu telah menjadi salah satu tonggak kemandirian, dari pembangunan masyarakat.
Baca juga: Desa Kian Dinamis, Gus Muhaimin Usulkan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar
“Tidak lagi menganggap desa sebagai daerah pinggiran, tetapi menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan,” katanya.
Dia mengatakan desa terbukti telah mampu mengelola dana desa dengan baik untuk pembangunan desa, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Baca juga: Pengelolaan Dana yang Baik Dinilai KPK Bisa Memajukan Desa
“Semuanya percaya bahwa desa mampu mengelola anggaran desa baik,” ujarnya.
Dia mencontohkan saat pandemi COVID-19, bantuan sosial turun dengan cepat dan tepat sasaran melalui dana desa. Itu membuktikan, dana desa menjadi bantalan ekonomi yang kuat di tengah krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
“Ini tidak lepas dari pengelolaan dan penyaluran yang baik dari seluruh kepala desa se-Indonesia,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin saat menjadi keynote speech seminar bertajuk Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam Kerangka Undang-Undang Desa, di Ujung Semi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis.
Cak Imin meyakini pembangunan akan sukses, jika dana desa dapat tersalurkan pada tingkat yang paling ujung dari pembangunan yaitu di desa.
“Semakin banyak dana desa yang dikucurkan, maka saya yakin kemakmuran akan semakin terwujud,” katanya.
Dalam seminar itu, Muhaimin sempat bertanya kesanggupan kepala desa jika mengelola dana desa hingga Rp5 miliar.
“Jika nanti dana desa menjadi Rp5 miliar itu masih enteng, tetapi jika Rp10 miliar. Tentu hal ini membutuhkan kecerdasan dari pada kepala desa untuk mengelolanya,” ungkapnya.
Dia berharap kepala desa seluruh Indonesia harus lebih canggih dalam melaksanakan anggaran, karena para kepala desa yang akan menentukan, sukses atau tidaknya pembangunan. (Ant/Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved