Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama pada Rabu (17/5), salah satunya membahas terkait kuota haji yang diperuntukan bagi para pendamping calon haji lanjut usia.
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menduga masih banyaknya calon haji yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) karena tidak diberlakukannya kebijakan pendamping lansia dari anggota keluarga.
"Di satu sisi kalau lansia harus berangkat, anaknya tidak menyetujui untuk dia berangkat (karena tidak ada pendamping). Namun persoalannya, kalau kita buka ruang untuk pendamping itu akan mengganggu hak kuota jamaah lain," kata Ashabul Kahfi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR-RI bersama Kementerian Agama, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Lansia Kini Punya Pedoman Khusus Manasik Haji
Namun dia menilai yang akan menjadi kendala apabila kebijakan pendamping lansia diperbolehkan maka akan mengganggu hak kuota jamaah lain.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengusulkan agar sebagian dari tambahan 8.000 kuota haji diperuntukkan bagi para pendamping calon haji lanjut usia (lansia) yang memerlukan perhatian khusus.
Menurut dia, ada dua kategori lansia yakni lansia difabel dan lansia yang memerlukan pendampingan, serta kedua kategori tersebut memerlukan perhatian khusus.
Baca juga: Indonesia Berangkatkan 67 Ribu Jemaah Haji Lansia, Tertua 118 Tahun
"Saran kami dari Fraksi PDIP, sebaiknya kuota 8.000 kita berikan kepada pendamping lansia yang membutuhkan pendampingan khusus, terutama yang kebutuhan khusus," kata Selly
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan berdasarkan temuannya di lapangan, banyak lansia yang memang membutuhkan pendampingan khusus dari anggota keluarga mereka.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar John Kennedy Azis meminta Kemenag mencari jalan keluar agar kuota tambahan dapat terserap optimal.
Menurut dia, banyak lansia yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga pemerintah tidak bisa menghilangkan haknya untuk berangkat haji, karena sudah sekian lama menunggu. (RO/S-3)
Ace mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) memang seharusnya melayani semua agama.
Angka stunting juga menjadi fokus utama, di mana kebijakan dari adanya RUU KIA ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam mengurangi angka stunting di Jabar yang masih tinggi.
Harus ada upaya antisipasi pemindahan tempat pemungutan suara dari wilayah rawan, distribusi logistik yang aman, serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Pemilu.
Ace Hasan Syadzily mengingatkan pentingnya titik atau jalur evakuasi di daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana.
Pertamina telah mengarahkan proyek revitalisasi kilang dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya, sekaligus memproduksi green energy seperti petrokimia, gas dan turunannya.
Menurut Ace, secara umum penyelenggaraan haji yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Agama selama ini terus mengalami peningkatan.
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved