Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan merelokasi kurang lebih 100 keluarga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak longsor di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau. Hal itu dikatakan Kepala BNPB Suharyanto saat meninjau proses evakuasi, Kamis (9/3).
“Kami akan memindahkan 100 kepala keluarga ke tempat yang baru,” ujar Suharyanto.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyiapkan lahan yang akan menjadi tujuan relokasi. BNPB akan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terkait pembangunannya.
Baca juga: BNPB Serahkan Bantuan Rp1 Miliar untuk Tangani Longsor Natuna
"Tanahnya sudah ada. Kami sedang proses koordinasi nanti dengan Kementerian PU-Pera,” terang Suharyanto.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga memastikan bahwa proses pembangunan rumah relokasi warga terdampak tanah longsor Natuna akan dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian PU-Pera dengan pembiayaan dari BNPB. Program relokasi itu akan dilakukan setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca juga: Polri Kerahkan 145 Anggota untuk Evakuasi Korban Longsor Natuna
“Biasanya kalau terjadi bencana di tempat lain, untuk relokasi yang membangun rumah ini dilakukan PU-Pera tentu saja bekerja sama dengan BNPB terkait penganggaran,” ucapnya.
Guna mempercepat proses relokasi, ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk melakukan pendataan. Sehingga apabila telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, proses pembangunan dapat segera dimulai.
Seperti diketahui, Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada hari Senin (6/3). Tanah longsor itu telah menyebabkan 35 orang hilang, 15 meninggal dunia dan sebanyak 1.300 jiwa mengungsi. (Z-11)
Di delapan kecamatan tersebut belum ditentukan jalur evakuasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah menyebabkan saluran air putus terbawa longsor. Akibatnya anyak warga sulit mendapat air bersih untuk memasak, mencuci, mandi dan lainnya.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
BPJN sangat merespon bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Maluku, terutama di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT).
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli, Agustus, hingga September 2024 mendatang.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
Guna mengantisipasi dampak puncak musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan berbagai langkah pencegahan kekeringan dan karhutla di Jawa Tengah.
BNPB mengungkapkan bahwa bencana paling mematikan tahun ini ialah tanah longsor. Hal itu terlihat dari jumlah korban meninggal dunia yang ditimbulkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved