Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena sampaikan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama ketika sedang sakit.
Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu (18/2).
Kegiatan sosialiasi tersebut dihadiri peserta yang berasal dari berbagai paguyuban daerah seluruh Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan kemahasiswaan yang ada di Merauke, Papua Selatan.
“Peserta sangat antusias dan terlibat aktif dalam diskusi, termasuk menanyakan dan melaporkan berbagai kondisi lapangan pelayanan kesehatan,” ungkap Melkiades.
Baca juga: BPJS Kesehatan Dukung Deteksi Dini 14 Penyakit Dibiayai JKN
Menurutnya, temuan lapangan ini penting bagi Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan dan membahas bersama BPJS Kesehatan dan para pihak lainnya untuk menyempurnakan implementasi JKN KIS di daerah-daerah.
Selain meningkatkan kepesertaan, Komisi IX juga akan mendorong peningkatan layanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia.
“Catatan dari berbagai kalangan adalah adanya perluasan ataupun peningkatan kepesertaan JKN-KIS harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang dibuat di Puskesmas, di rumah sakit, klinik, dan sebagainya,” ujar politikus Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Melkiades sampaikan bahwa peningkatan yang diharapkan oleh masyarakat, di antaranya yaitu penambahan dokter-dokter spesialis hingga alat-alat kesehatan yang memadai. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Rumah Sakit di luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal.
Karena itu, ia berkomitmen bahwa Komisi IX DPR akan terus mendorong agar dua isu krusial tersebut harus tersambung dengan bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan yang memadai.
Komisi IX DPR, tambahnya, akan terus mendorong adanya dokter yang betul ada di berbagai puskesmas dan tentunya di rumah sakit.
“Kemudian bagaimana penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan juga harus dipersiapkan juga untuk memenuhi layanan kesehatan yang ada di Merauke dan sekitarnya. Itu akan menjadi tugas kami untuk mendorong agar pemerintah pusat, kementerian kesehatan dan juga mungkin dari BPJS Kesehatan dari tingkat pusat juga untuk memberikan atensi bagi daerah-daerah di ujung negeri seperti di Merauke,” tutupnya. (RO/OL-09)
Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menekankan bahwa layanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap tidak berubah.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir memberikan sejumlah catatan berdasarkan temuan lapangan soal penerapan kelas rawat inap standar (KRIS).
KEPALA Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Ahmad Irsan Moeis menyebut hingga kini skema iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% belum ada wacana untuk diubah.
Salah seorang orang tua murid Nurhayati mengaku tidak terima hasil seleksi PPDB, sebab sang anak tak diterima di SMA negeri. SMA negeri yang dituju yakni SMA Negeri 7.
Jamkeswatch mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang mengatur kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bagaimana kalau ingin tetap memiliki kartu fisik BPJS Kesehatan? Berikut langkah-langkahnya.
Peleburan kelas BPJS Kesehatan akan diuji coba pada beberapa rumah sakit di antaranya RS dr Sardjito, RS Pongtiku Toraja Utara dan RS TNI AD Reksodiwiryo
KEPEMIMPINAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved