Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPR RI setujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan sebagai RUU inisiatif dari DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada rapat paripurna ke-16.
"Dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya," kata Sufmi dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).
Baca juga: Ibu Muda Lecehkan 17 Anak Diduga Derita Penyimpangan Seksual
Dari sembilan fraksi hanya Fraksi PKS yang menolak RUU omnibus law kesehatan tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar mengatakan Omnibus Law Kesehatan tersebut seharusnya menjadi praktikkan pemerataan layanan kesehatan dari kota hingga daerah.
"Penyusunan RUU dengan metode omnibus law harus dilakukan secara menyuluh teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkati. Sehingga tidak ada aturan yanng luput dan kontradiksi, jangan sampai sebuah UU yang baru diundangkan langsung diuji MK," ujarnya.
Ansory mengatakan perbaikan layanan kesehatan perlu menjadi prioritas penanganan RUU ini, sekaligus jangan sampai menyebabkan kekosongan pengaturan dan juga memastikan partisipasi bermakna.
"Fraksi PKS berpendapat ada pengaturan dalam beberapa yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini sehingga menimbulkan kekosongan hukum," pungkasnya.
Dengan berbagai pertimbangan lainnya Fraksi PKS menolak RUU Kesehatan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. (OL-6)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved