Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR hakar hukum tata negara Dr Muhammad Rullyandi mengundurkan diri sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Setelah 13 tahun Rullyandi mengabdi di almamaternya, SK pengangkatan tak kunjung diterima. Ia memilih mundur ketimbang tidak ada kepastian mengajar di kampusnya sendiri.
"Selama 13 tahun mengabdi kepada almamater saya, saya telah ikut mengharumkan nama baik FH UP dan tidak pernah mendapatkan sanksi peringatan, teguran lisan, tertulis, maupun penghukuman disiplin ataupun etik. Termasuk tidak pernah melakukan pencederaan terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik akademik atau nonakademik," ungkap Rullyandi lewat surat pengunduran dirinya.
Rullyandi pernah memecahkan rekor sebagai saksi ahli tata negara terbanyak dan termuda di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2021 di usia 34 tahun.
Menurut dia, dengan prestasi tersebut seharusnya Universitas Pancasila bisa dengan mudah mengangkatnya menjadi dosen tetap. Namun, hal itu tak kunjung ia dapat.
Rully merasa perlakuan kampus tidak adil atas pengabdiannya selama ini. Ia seolah tak diberi kesempatan untuk berkembang menjadi dosen tetap selama mengabdi.
"Upaya kerja keras saya dalam mengharumkan nama baik almamater justru mendapat perlakuan yang kontradiktif yang memprihatinkan dari institusi kampus. Atas dasar itu, maka saya terpaksa mengundurkan diri dari pengabdian saya di kampus," pungkasnya. (OL-8)
GURU Besar HTN UII Ni'matul Huda mengatakan hadirnya lembaga etik seperti harus bisa bekerja secara optimal dan berani membuat keputusan yang tegas.
PAKAR hukum tata negara Unpad Prof Susi Dwi Harijanti meminta kepada pembuat kebijakan atau siapa pun aktor di balik RUU MK untuk berhenti mempolitisasi konstitusi.
PAKAR hukum tata negara, Feri Amsari mengkritisi wacana untuk menambah jumlah menteri dalam kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya akan membuang-buang anggaran negara.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memutuskan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu
Kehadiran IKDKI bisa menjadi rumah bersama bagi para dosen Katolik.
KAMPUS Universitas Pamulang (Unpam) di Tangerang Selatan (Tangsel) tengah berduka akibat musibah kecelakaan yang menimpa rombongan dosen di tol Cipali.
Sebuah Bus yang membawa rombongan dosen Universitas Pamulang mengalami kecelakaan di Tol Cipali KM 176, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Meraih gelar profesor bukanlah perkara mudah. Perjalanan panjang dan komitmen tinggi diperlukan untuk memenuhi kualifikasinya.
UPI meraih peringkat 5 tertinggi dari 21 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia dalam kategori Liga PTN Badan Hukum.
ASOSIASI Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) rekomendasikan pemerintah agar ikut serta mengembangkan perguruan tinggi swasta dari berbagai upaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved