Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan sistematis kepada setiap anak bangsa penting dilakukan guna mengikis tindakan koruptif, khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua Pancasila.
Hal tersebut disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember setiap tahunnya.
"Sudah waktunya setiap anak bangsa mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bertindak," kata Rerie, sapaan karib
Lestari Moerdijat, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/12).
Menurut dia, amanah Pancasila pada sila kedua sudah seharusnya menjadi dasar bertindak dan berperilaku bagi setiap anak bangsa dalam upaya mencegah tindakan-tindakan koruptif muncul dalam proses pembangunan.
"Sehingga tindakan koruptif yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perilaku terpuji, itu seharusnya tidak terjadi di negeri
ini," ucapnya.
Baca juga: Erick Thohir Dinilai Kompeten Pimpin Indonesia
Ia menyebut dengan semakin tingginya kesadaran semua pihak dalam mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, maka diharapkan akan terjadi penguatan pada sistem dan sejumlah lembaga yang ditugasi negara dalam hal pemberantasan korupsi.
"Karena di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, penting bagi bangsa ini untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan
benar-benar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Ia menyebut skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2021 yang berada pada skor 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei juga memperlihatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan guna mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi yang disebutnya mengganggu proses pembangunan di Tanah Air. (Ant/OL-16)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved