Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERCEPATAN pembangunan berkelanjutan sangat penting dilakukan untuk mengakselerasi pemanfaatan bonus demografi yang kita miliki sebagai salah satu modal untuk memenangi persaingan di kancah global. Semangat gotong-royong dan nasionalisme anak bangsa harus terus ditumbuhkan untuk mewujudkan capaian tersebut.
"Upaya percepatan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara sistematis lewat kolaborasi semua pihak agar bonus demografi kelompok usia produktif yang kita miliki bisa dimanfaatkan dengan baik," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/12).
Pada Kamis (1/12) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan pada Indonesia’s SDGs Annual Conference 2022. Melalui Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, pemerintah kabupaten dapat mengukur tingkat daya saingnya, membuka ruang kolaborasi untuk berbagi inovasi, dan mendapat peluang insentif publik maupun non publik, termasuk dalam bentuk peningkatan kapasitas.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar kita memikirkan komposisi demografi yang kita miliki sejak dini dengan matang untuk mendorong kemakmuran masyarakat. Bila tidak dipikirkan secara matang, di masa datang saat komposisi penduduk menua, Indonesia berpotensi kewalahan dari segala aspek, terutama dalam mengatasi sektor kesehatan.
Menurut Lestari, indeks daya saing daerah berkelanjutan yang diterbitkan pemerintah harus segera ditindaklanjuti dengan segera lewat berbagai langkah nyata. Para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar memahami kelebihan dan kekurangan yang ada di wilayahnya, sehingga upaya percepatan pembangunan di daerah lebih terarah dan sesuai rencana.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, pemanfaatan bonus demografi Indonesia yang saat ini memiliki 69,3% kelompok usia produktif, harus semaksimal mungkin untuk percepatan pertumbuhan ekonomi negeri. Bila tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kelompok usia yang saat ini produktif berpotensi menjadi beban negara di kemudian hari.
Agar percepatan pembangunan berkelanjutan bisa direalisasikan sesuai rencana, Rerie berpendapat, diperlukan gerakan bersama segenap anak bangsa untuk mewujudkannya berbekal semangat gotong-royong dan nasionalme yang tinggi. Penanaman nilai-nilai kebangsaan itu, ujar Rerie, harus dilakukan secara sistematis dan konsisten sehingga, kelompok usia produktif yang kita miliki dapat berperan aktif semaksimal mungkin dalam proses percepatan pembangunan berkelanjutan yang kita rencanakan. (OL-14)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved