Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan Kementerian Kesehatan akan menggencarkan vaksinasi polio di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh mulai pekan depan. Hal itu sebagai respon cepat yang dilakukan dari ditemukannya tiga kasus polio di wilayah tersebut.
"Minggu depan kita akan khusus datang ke Pidie untuk melakukan vaksinasi masif polio. Sekarang kan sudah ada 3 kasus di Pidie, Senin depan kita akan mulai vaksinasi," kata Budi di Shangri La Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (25/11).
Budi menegaskan, munculnya kasus polio di Indonesia saat ini terjadi karena sejumlah kabupaten kota masih rendah tingkat vaksinasi polionya. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan rendahnya tingkat vaksinasi itu. Pertama karena covid-19, kedua karena rendahnya literasi masyarakat soal vaksinasi.
"Nanti kita akan buka daerah mana saja yang vaksin polionya rendah. Saya minta bantuan untuk yuk kita tingkatkan vaksinasi polio. Karena kalau gak, bisa terjadi lagi outbreak," pungkas Budi.
Selain di wilayah Pidie, mulai 5 Desember 2022 Kemenkes akan melaksanakan imuniasi OPV dan IPV di seluruh kabupaten/kota wilayah Aceh. Berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), imunisasi polio menyasar anak-anak berusia di bawah 13 tahun dan 15 tahun.
"Di samping kita mempersiapkan imunisasi, kita melakukan surveilans yang aktif ke fasilitas kesehatan. Jangan-jangan ada yang belum terlaporkan anak-anak yang memiliki gejala polio," papar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu
Pihaknya mengakui bahwa cakupan imunisasi OPV dan IPV untuk pencegahan polio di Indonesia memang masih rendah. Pada 2020, cakupan vaksinasi OPV hanya mencapai 86,8 % dan IPV sebesar 37,7%. Lalu pada 2021, cakupan imunissi OPV menurun jadi 80,2% dan IPV 66,2%.
"Jadi 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota masuk kriteria high risk untuk cakupan polio yang rendah. Indonesia ini memang high risk untuk terjadinya KLB polio," sambungnya. (H-2)
Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus demam berdarah dengue (DBD)
Ada tiga provinsi di Papua yang terkena dampak dari kasus polio yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan
SITUASI KLB diare di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat (Sumbar) masih belum mereda. Saat ini tercatat 45 orang mengalami diare akut dan lima diantaranya meninggal dunia.
Pemerintah harus menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
KASUS kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Namun sejauh ini pemerintah belum menetapkan kasus ini sebagai kasus prioritas.
KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia masih terus menanjak. Hingga hari terakhir Maret, kemarin, Kementerian Kesehatan mencatat angka kejadian DBD sudah lebih dari 43 ribu kasus.
BANYAK kasus polio yang gejalanya sangat ringan. Bahkan ada yang tidak bergejala sama sekali, sehingga seseorang tidak sadar bahwa dirinya berisiko menularkan virus tersebut ke orang lain.
Pada Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini, fokus utama adalah melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya dan stunting.
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Anak berkebutuhan khusus harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk imunisasi.
Oraganisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan kekhawatirannya atas ancaman wabah polio dan penyakit lainnya di Gaza yang dilanda perang dan krisis sistem kesehatan.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved