Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi Women 20 (W-20) Indonesia yang telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dalam mendukung peran Indonesia sebagai Presidensi G-20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali.
Masuknya delapan paragraf mengenai upaya pemberdayaan perempuan dalam Deklarasi Pimpinan G-20 Bali yang terdiri atas 52 paragraf itu, ujar Lestari, merupakan bukti nyata komitmen G-20 terhadap pemberdayaan perempuan.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada W-20 Indonesia yang berhasil mengemban tugas dengan baik di saat Indonesia sebagai Presidensi G-20 di Bali," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (17/11).
Di ujung penyelenggaraan KTT G-20 di Bali itu, ujar Rerie, sejumlah komitmen tentang pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G20 Bali, antara lain mencakup tentang komitmen untuk menjamin akses pasokan pangan bagi perempuan, penguatan literasi digital, penguatan ekonomi berkelanjutan dan inklusif bagi perempuan, pekerjaan yang layak, integrasi antara perempuan dan penyandang disabilitas.
Baca juga: Ini Kata Co-chair Y-20 Soal Partisipasi di COP27 Mesir
Kemudian, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pimpinan negara G-20 juga mendorong kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Bahkan, ujarnya, upaya pemberdayaan perempuan pada Deklarasi Pimpinan G-20 Bali itu disepakati sebagai inti dari upaya pemulihan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Setelah menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G-20, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, komitmen pimpinan negara-negara G-20 terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang itu memerlukan pengawalan yang intens agar bisa segera direalisasikan di setiap negara anggota, termasuk di Indonesia.
Tindak lanjut untuk merealisasikan komitmen pemberdayaan perempuan itu di Tanah Air, ujar Rerie, membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewujudkannya.
Sebelumnya, pertemuan W-20, telah melahirkan komunike yang meminta agar pemimpin G-20 untuk berkomitmen menerapkan roadmap Brisbane target, menciptakan jaringan gender data G-20 dan W-20 outcome dashboard, serta mengembangkan dan meningkatkan strategi nasional berbasis nilai-nilai dan kesetaraan gender.
W-20 merupakan engagement group G-20 yang membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong pengadopsian komitmen G-20 terkait isu perempuan. (RO/OL-16)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved