Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBAGAI garda depan Kementerian Sosial, SDM program keluarga harapan (PKH) yang menjadi salah satu pilar-pilar sosial yang diharapkan berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Salah satu tugas penting yang diemban para SDM PKH adalah mengawal pencairan bantuan sosial.
"Pesan saya, saudara harus mengawal pencairan bantuan sosial PKH Tahap IV Tahun 2022 di bulan November. Pastikan penyalurannya dapat dirasakan manfaatnya oleh KPM dengan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” kata Plt Dirjen Linjamsos Kemensos, Robben Rico.
Dalam menjalankan tugasnya, Robben menekankan, SDM PKH akan menghadapi tantangan yang tidak mudah di tengah perkembangan dinamika masyatakat. Kompleksitas tantangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa diselesaikan oleh mereka sendiri.
“Untuk itu, dalam melaksanakan tugas, saudara-saudara PKH perlu berkoordinasi dengan SDM PKH lainnya, dengan stakeholder dan pihak terkait. Saya tidak mau mendengar lagi bahwa ada pihak kelurahan dan kecamatan tidak mengenal saudara sebagai pendamping PKH apalagi KPM yang menjadi dampingan saudara,” katanya.
SDM PKH diharuskan berpedoman pada ketentuan dan khususnya berpegang teguh pada kode etik yang ada, selama menjalankan tugas. Di antaranya dengan tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan menjaga NKRI. Robben menjelaskan mereka juga diminta untuk dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas program semakin baik ke depannya.
Dalam mengawal pencairan bansos PKH, anggota Komisi VIII DPR Moeklas Siddik meminta agar SDM PKH ikut memverifikasi data penerima PKH di desa yang kurang sinkron dengan Kemensos. “Saya minta Anda bisa meningkatkan akurasi data, sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran,” katanya.
Sebab, hingga saat ini Moeklas mengaku DPR masih saja mendapatkan laporan bahwa ada pihak yang sudah memenuhi syarat namun belum menerima bantuan. Atau sebaliknya, tidak memenuhi syarat namun menerima bantuan.
“Ada orang meninggal namun masih dicantumkan namanya. Saya minta bapak/ibu bekerja lebih keras memastikan akurasi data,” tandasnya. (H-2)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved