Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

SDM Program Keluarga Harapan Diminta Kawal Pencairan Bansos Tahap IV/2022

Dinda Shabrina
31/10/2022 23:50
SDM Program Keluarga Harapan Diminta Kawal Pencairan Bansos Tahap IV/2022
Ilustrasi(Istimewa)

SEBAGAI garda depan Kementerian Sosial, SDM program keluarga harapan (PKH) yang menjadi salah satu pilar-pilar sosial yang diharapkan berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Salah satu tugas penting yang diemban para SDM PKH adalah mengawal pencairan bantuan sosial.

"Pesan saya, saudara harus mengawal pencairan bantuan sosial PKH Tahap IV Tahun 2022 di bulan November. Pastikan penyalurannya dapat dirasakan manfaatnya oleh KPM dengan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” kata Plt Dirjen Linjamsos Kemensos, Robben Rico.

Dalam menjalankan tugasnya, Robben menekankan, SDM PKH akan menghadapi tantangan yang tidak mudah di tengah perkembangan dinamika masyatakat. Kompleksitas tantangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa diselesaikan oleh mereka sendiri.

“Untuk itu, dalam melaksanakan tugas, saudara-saudara PKH perlu berkoordinasi dengan SDM PKH lainnya, dengan stakeholder dan pihak terkait. Saya tidak mau mendengar lagi bahwa ada pihak kelurahan dan kecamatan tidak mengenal saudara sebagai pendamping PKH apalagi KPM yang menjadi dampingan saudara,” katanya.

SDM PKH diharuskan berpedoman pada ketentuan dan khususnya berpegang teguh pada kode etik yang ada, selama menjalankan tugas. Di antaranya dengan tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan menjaga NKRI. Robben menjelaskan mereka juga diminta untuk dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas program semakin baik ke depannya.

Dalam mengawal pencairan bansos PKH, anggota Komisi VIII DPR Moeklas Siddik meminta agar SDM PKH ikut memverifikasi data penerima PKH di desa yang kurang sinkron dengan Kemensos. “Saya minta Anda bisa meningkatkan akurasi data, sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran,” katanya.

Sebab, hingga saat ini Moeklas mengaku DPR masih saja mendapatkan laporan bahwa ada pihak yang sudah memenuhi syarat namun belum menerima bantuan. Atau sebaliknya, tidak memenuhi syarat namun menerima bantuan.

“Ada orang meninggal namun masih dicantumkan namanya. Saya minta bapak/ibu bekerja lebih keras memastikan akurasi data,” tandasnya. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zubaedah Hanum
Berita Lainnya