Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid menyampaikan bahwa Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) berperan penting dalam glorifikasi atau proses meluhurkan moderasi beragama di Tanah Air untuk menangkal radikalisme serta terorisme.
"Peran penting LPOI, dalam konteks ini kami masukkan ke dalam gugus tugas pemuka agama (terkait dengan pemberantasan radikalisme dan terorisme), adalah bagaimana ikut mengglorifikasi moderasi beragama," kata Nurwakhid dalam konferensi pers Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) LPOI, di Jakarta, Kamis (15/9).
Menurut dia, peran LPOI tersebut dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena sebagian besar tindakan terorisme yang terjadi di Tanah Air dijiwai oleh radikalisme yang mengatasnamakan agama.
"Dalam konteks terorisme yang ada di Indonesia, tentunya adalah terorisme yang dijiwai oleh radikalisme yang mengatasnamakan agama, meskipun semua bentuk radikalisme tersebut sejati-nya adalah musuh agama dan negara," ucapnya.
Baca juga: Kemenag Adakan Pembahasan dan Penyusunan Desain Manasik Haji
Lalu, Nurwakhid menyampaikan bahwa LPOI juga berperan penting di dalam glorifikasi narasi-narasi cinta bangsa dan Tanah Air, perdamaian, persatuan, serta narasi mengenai pentingnya bagi masyarakat untuk mencintai sekaligus menghormati segala perbedaan yang ada di negeri ini demi menjaga keutuhan NKRI.
Ke depannya, Nurwakhid mengatakan BNPT berharap, sebagai mitra strategis mereka, para tokoh agama yang tergabung di dalam LPOI bersedia memberikan masukan ataupun nasihat kepada BNPT dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme.
"Diharapkan para tokoh agama, terutama di LPOI, bersedia memberi masukan, nasihat, atau wejangan kepada BNPT sebagai pihak pencegah (terorisme) ataupun Densus 88 sebagai penindak (tindak pidana terorisme)," ucapnya.
Berikutnya, Nurwakhid menambahkan LPOI diharapkan pula dapat memberikan kontribusi yang produktif dan signifikan terhadap bangsa dan negara Indonesia.
"Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang produktif dan signifikan terhadap bangsa dan negara," ujar dia. (Ant/OL-16)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa.
Langkah ini dilakukan dengan menggelar pelatihan bagi dosen (Training of Trainers) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
Keberadaan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme.
Polisi Spanyol mengungkap jaringan propaganda yang menyerukan pengikutnya untuk menargetkan serangan ke pemai Real Madrid yang berlaga di Euro 2024.
Kepala BNPT Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan pagu anggaran BNPT 2025 yang telah ditetapkan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2024.
Dibutuhkan pendekatan secara holistik melalui pendekatan Pancasila, baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved