DPR: Kurikulum Merdeka Diharapkan Jadi Solusi Kualitas Pendidikan

MANDEKNYA kualitas pendidikan Indonesia dalam 20 tahun terakhir, berdasarkan pengamatan PISA dari OECD, harus disudahi. Dalam hal ini, melalui penerapan Kurikulum Merdeka, sehingga tidak perlu ada pergantian kurikulum ketika menteri berganti.

"Menurut saya, rencana penerapan secara bertahap Kurikulum Merdeka merupakan langkah yang baik dan harus kita dukung," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat dihubungi, Senin (15/8).

Capaian score PISA Indonesia telah menjadi pembahasan intens antara Komisi X DPR RI, Kemendikbudristek dan stakeholders terkait selama beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Guru Bimbingan dan Konseling Berperan Arahkan Minat Studi Siswa

Score PISA juga menjadi salah satu landasan dalam merancang Peta Jalan Pendidikan Nasional, berikut draft RUU Sistem Pendidikan Nasional. "Karena, Kurikulum Merdeka bukan hanya sekedar mengganti kurikulum saja, namun juga menyiapkan ekosistem pendukungnya," imbuhnya.

Adapun perubahan yang holistik dalam Kurikulum Merdeka diharapkan berjalan berkelanjutan. Sehingga, tidak perlu lagi ada pergantian kurikulum di masa mendatang. Pada prinsipnya, ada beberapa hal yang masih perlu penyempurnaan dari sistem pendidikan Indonesia. 

Baca juga: Mendikbudristek Ingin Ekosistem Teknologi Terus Dorong Inovasi

Namun, melihat keseriusan pemerintah dalam memberikan solusi, tentu harus dikawal dan didukung "Pertama, kita harus menjamin kesejahteraan guru. Kita upayakan dengan rekrutmen PPPK di seluruh daerah. Jika guru sejahtera, kualitas pengajaran diharapkan meningkat," tutur Hetifah.

Kedua, pemerataan kualitas pendidikan melalui pemerataan infrastruktur fisik dan nonfisik. Hal ini diupayakan dengan DAK Fisik dan Non Fisik. Utamanya, Dana BOS yang memberi keleluasaan bagi sekolah untuk memanfaatkan sesuai kebutuhan.

"Ketiga, peningkatan APK/APM melalui beasiswa. Sejauh ini, beasiswa PIP, KIP, hingga UKT sangat membantu. Harus menjangkau lebih banyak," pungkasnya.(OL-11)