Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove 2022 Tunggu Dana dari Kemenkeu

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berencana untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 11 ribu hektare pada 202. Dalam hal ini, KLHK dan BRGM sudah memiliki peta jalan untuk melakukan rehabilitasi itu, namun pelaksanaanya masih akan menunggu turunnya dana dari Kementerian Keuangan.

"Tahun ini persetujuan dari Kemenkeu untuk biaya rehabilitasi mangrove itu sudah disetujui di 3.548 hektare pada 9 provinsi. Untuk pendanaannya totalnya Rp73 miliar. Tapi ini masih berproses dan harapannya kita bisa segera bergerak," kata Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (3/8).

Ayu berharap sekitar bulan Oktober 2022 proses rehabilitasi mangrove sudah bisa berjalan. Kendati demikian, ia mengakui dana yang didapatkan dari APBN memang belum mencukupi untuk memenuhi target rehabilitasi 11 juta hektare. Namun, ia membeberkan pemerintah telah membuat sejumlah skema pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Skema itu ialah loan atau grant, investasi, kewajiban rehabilitasi DAS, dan CSR serta dana hibah.

Salah satunya, imbuh Ayu, pemerintah telah mengusulkan alokasi dana hibah sebesar US$15 juta dan pinjaman sebesar US$400 juta kepada World Bank sebagai opsi dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove di 2022.

"Jadi kita terus lakukan diskusi dengan pendonor dari perusahaan. Tapi tetap kita yang atur lokasinya di mana. Jadi kalau ada pendanaan yang mau masuk kami atur agar tidak ada tumpang-tindih. Tapi kami optimistis target di 2022 ini akan tercapai," ucap Ayu.

Baca juga: Gubernur Jateng Canangkan Mangrove Muara Kali Ijo

Adapun, pada 2021, BRGM juga telah berhasil melakukan rehabilitasi seluas 34.911 hektare mangrove. Angka itu lebih tinggi dibanding target yang telah ditetapkan yakni seluas 33 ribu hektare.

Seperti diketahui, BRGM memiliki target untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600 hektare dalam kurun waktu 2021-2024 di 9 provinsi kerja BRGM, yakni Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.

Untuk memenuhi target itu, rata-rata dibutuhkan biaya sebesar Rp25 juta per hektare. Dengan demikian, pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp26 triliun untuk mencapai target di 2024.

"Tapi kami tegaskan faktor biaya tidak menjadi komponen utama rehabilitasi mangrove. Pengalaman menunjukkan keberhasilan rehabilitasi mangrove juga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain ketepatan penentuan lokasi, salinitas, jenis tanaman, waktu tanam, dukungan aktif pemilik lahan, pemerintah daerah setempat dan para pihak seperti NGO, LSM dan perguruan tinggi," pungkas Ayu.(OL-5)