Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar menyebut bantuan sosial (bansos) berupa beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat, bukan dari pihaknya. Hal ini lantaran bantuan dari Kemensos memiliki stiker khusus.
"Masih diduga (bukan dari Kemensos). Karena dalam dokumen-dokumen kami pada saat kami dulu evaluasi terkait dengan bantuan itu ada stiker dan permintaan dari pimpinan waktu itu Pak Menteri (Juliari Batubara) agar di karung beras itu dituliskan bantuan presiden melalui Kemensos," ujar Dadang dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Dadang menambahkan setelah mendatangi tempat kejadi perkara (TKP) di Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, tidak hanya bansos beras yang ditemukan, melainkan ada tepung dan telur.
"Kalau Kemensos sendiri tidak ada (bansos) telur tidak ada tepung, tapi di lapangan kondisinya itu bau busuk, bau telur dan segala macam," tuturnya.
Baca juga: DPR Minta Kemensos Jelaskan Penimbunan Banpres di Depok
Selain itu, pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan JNE selaku pihak yang mendapat tugas dari PT DNR untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.PT DNR merupakan pemenang lelang distribusi bansos dari pihak Perum Bulog.
"Tapi kami mau konfirmasi tidak bisa ketemu. Jadi kondisinya terkait dengan beras ini sebenarnya pihak JNE sendiri yang sudah bertanggungjawab sebenarnya," jelasnya.(OL-5)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved