Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGKA Prevalensi Stunting pada balita di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun 2013 dari 37,2% menjadi 24,4% di 2021. Walaupun mengalami penurunan, pemerintah tetap memberikan perhatian serius untuk lebih menekan angka stunting tersebut.
Pemerintah terus melakukan intervensi pada penanganan angka stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa presiden telah menargetkan angka maksimum stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14%.
"Stunting ini merupakan program super prioritas presiden karena beliau menargetkan angka stunting di tahun 2024 maksimum di angka 14 persen," kata Muhadjir, Kamis (7/7).
Baca juga: BKKBN Dorong KB Pascapersalinan Guna Tekan Prevalensi Stunting
Untuk mencapai angka tersebut di tahun 2024, menurut Muhadjir para Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan TPK diharapkan berfokus pada seribu hari awal kehidupan manusia. Karena pada masa tersebut merupakan usia emas manusia yang dapat menghasilkan manusia Indonesia berkualitas dan berdaya saing.
Ia juga mengajak seluruh peserta dialog yang hadir untuk berperan aktif dalam menurunkan angka stunting sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh presiden.
"Seribu hari awal kehidupan sebagai usia emas manusia Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mengentaskan stunting demi Indonesia jaya dan demi manusia Indonesia yang unggul di tahun 2045," pungkasnya. (Iam/OL-09)
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Hasil inovasi mereka, disosialisasikan kepada para ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Mahasiswa IPB membuat inovasi berupa abon telur agar anak-anak balita bisa mengonsumi telur dalam bentuk lain guna pemenuhan gizi mereka. Ini upaya pencegahan stunting di Kabupaten Brebes.
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
Pada Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini, fokus utama adalah melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya dan stunting.
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved