Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dinilai keliru kalau melihat kontribusi kehutanan dalam perekonomian, sebatas penjualan kayu. Karena efek keberadaan kehutanan, ke sektor lain sangat besar.
"Kalau dilihat hanya dari penjualan kayu, maka kontribusi ke perekonomian nasional kecil hanya 0,66% dari produk domestik bruto. Padahal riil kontribusi di sektor lain, sangat besar. Itu harusnya dilihat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, saat menangapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait ekonomi kehutanan, Rabu (29/6).
Dedi memberikan tanggapan setelah Menkeu Sri.Mulyani menyebutkan komposisi sektor kehutanan hanya Rp 5 triliun terhadap PNBP. Kontribusi itu kecil, kata Sri Mulyani dibandingkan sektor lainnya.
Menurut Dedi Mulyadi, melihat kehutanan jangan hanya dari kaca mata jual kayu. Kehutanan memberikan efek besar atas sektor lain.
"Kehutanan memberikan kontribusi penting penyediaan sumber air baku untuk industri, untuk waduk yang menggerkan listrik, industri, perikanan sampai ke sektor wisata," jelasnya.
Baca juga: Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Jadi Solusi Perubahan Iklim
Jika semua itu dihitung secara ekonomi, menurut Dedi, maka nilainya akan sangat besar. Pegunungan tanpa ada hutan, tidak akan lahir sumber air baku untuk PDAM dan lainnya.
"Contohnya Gunung Wayang tanpa.ada.kehutanan, maka tak akan ada waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. Dari hutan Gunung Wayang itu mengalir membentuk sungai Citarum yang menjadi bahan baku waduk," katanya.
Dari Waduk Jatiluhur menjadi pembangkit listrik tenaga air. Nilai pasokan listrik dari Jatiluhur untuk Jawa - Bali, sangat besar nilainya. Lalu hasil budidaya ikan, setiap tahun juga sangat besar.
Dari Waduk Jatiluhur, menurut mantan Bupati Purwakarta ini, menjadi bahan baku air sawah ke Karawang dan Subang yang luas lahannya ribuan hektare. Nilai ekonomi dari itu sangat besar.
"Penyangga beras nasional sangat tergantung dari daerah itu. Kalau pasokan air dari irigasi tak benar, maka akan terganggu ke proses produksi lahan," ujar Dedi.
Cara pandang jangan sempit
Sehingga cara pandang atas kehutanan, kata Dedi, jangan sempit sebatas jual kayu. "Ada nilai ekonomi besar ke bidang lain dari kehutanan. Jika kawasan hutan rusak atau hilang, maka sektor lain akan terganggu atau lumpuh," katanya.
"Belum lagi sebagai penghasil oksigen yang nilainya juga sangat besar kalau dikonversi secara ekonomi. Makanya, dia.melihat bahwa.kehutanan ini sangat strategis dalam pembangunan," papar Dedi. (RO/OL-09)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved