Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan skrinning di daerah terkait penyakit hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya ini.
"Saya rasa merasa agar lebih proaktif melakukan penyisiran di tiap daerah untuk memastikan agar Hepatitis ini belum menyebar," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/5).
Kalau pun sudah menyebar maka bisa dideteksi lebih dini sehingga bisa dilakukan penanganan pertama sebelum penyebaran lebih luas.
Penyakit ini sudah menjadi persoalan global karena sudah terjadi di beberapa negara, terutama negara-negara maju. Muhadjir mengatakan apabila kasus sudah terdeteksi di negara maju karena memiliki instrumen yang canggih mendeteksi kehadiran penyakit asing.
Baca juga: Penelitian Hepatitis Akut Butuh Waktu Hingga 14 Hari
"Kalau kita sigap merespon ini artinya kita sudah cukup maju melakukan tata kelola dan respon penyakit di masyarakat," ucapnya.
Selain itu, saat ini kata Muhadjir telah berseliweran berita hoaks terkait hepatitis akut anak yang terjadi saat ini sehingga harus segera diatasi agar masyarakat tidak panik dan tetap waspada. Dirinya menyerahkan kepercayaan kepada Kementerian Kesehatan untuk sigap mengatasi hal ini.
"Tadi malam sudah kontak-kontakan dengan Pak Menkes (Budi G Sadikin) saya sangat percaya bahwa Kemenkes sangat sigap mengambil langkah-langkah prefentif dan kuratif terhadap gejala Hepatitis ini," pungkasnya. (Iam/OL-09)
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
KEBIASAAN anak sekarang yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis hingga sebabkan penyakit ginjal menjadi perhatian serius pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Ikatan Dokter Indonesia mengeluhkan target Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Ada sebanyak 25 portable X-Ray yang akan ditempatkan di 15 kabupaten/kota di 9 provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved