Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI VIII DPR RI menyatakan, terus memantau realisasi penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, khususnya terhadap anak yatim dan piatu (yapi).
Dalam penilaiannya, anggota Komisi VIII Fraksi PDIP, Samsu Niang menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial sejauh ini sangat baik. "Kami sudah mengecek ke lapangan dan hasilnya, bantuan tepat sasaran," kata Samsu Niang (21/02).
Dalam kunjungannya ke Ternate Maluku Utara, Komisi VIII menyaksikan penyaluran bantuan dengan nilai total Rp29.693.563.000. Yakni sebanyak Rp707.313.000 terdiri dari program kewirausahaan sosial (prokus) sebesar Rp225.920.000, bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu (Yapi) Rp42.300.000, serta bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebesar Rp420.093.000.
Adapun Jenis bantuan antara lain susu untuk lansia, beras, vitamin, masker, hand sanitizer, nutrisi, sarung, pakaian, kursi roda, bantuan pengembangan usaha, alat bantu dengar, bantuan kesehatan, tongkat aksesibilitas. Bantuan menjangkau sebanyak 562 orang dari kelompok lansia, disabilitas, tuna sosial, dan anak.
Bantuan ATENSi yang diserahkan merupakan hasil kontribusi dari UPT Kemensos yaitu, Loka Minaula Kendari, Loka Meohai Kendari, Sentra Wasana Bahagia Ternate, Sentra Nipotowe Palu, Sentra Tumou Tou Manado, dan Sentra Wirajaya Makassar.
Kemudian bantuan sosial yang disalurkan untuk Provinsi Maluku Utara yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan termin 1 sebesar Rp17.951.050.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako sebesar Rp11.035.200.000.
Anggota Komisi VIII lainnya yakni Wastam menyatakan apresiasinya terhadap semua upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan Kemensos. Termasuk dalam penanganan terhadap Yapi.
"Komisi VIII akan terus mendukung semua upaya Kemensos menangani kemiskinan. Termasuk dalam penanganan Yapi," kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Sepanjang 2021, Sekretaris Jendral Kemensos, Harry Hikmat memaparkan pihaknya telah merealisasikan target program ATENSI lewat alokasi anggaran sebesar Rp60.468.110.000 dengan jumlah alat bantu sebanyak 6.581.
“Terdiri dari kursi roda elektrik 757 unit, motor niaga roda tiga 354 unit, tongkat adaptif 5.420 unit, dan sensor air disabilitas netra 50 unit. Dari bantuan tersebut telah teralisasi sebesar Rp59.483.151.992 (98,37%),” jelasnya.
Untuk ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dari target 20.000 orang, kata Harry, telah terealisasi 27.643 orang (138,22%), ATENSI Anak dengan target 30.000 anak telah realisasi 46.199 anak (154,00%)
Lalu, ATENSI Lanjut Usia dengan target 35.000 orang telah terealisasi sebanyak 48.196 orang (137,70%) dan ATENSI Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang (KPO) dengan target 9.000 telah terealisasi 14.266 orang (158,51%).
Selain itu, Kemensos juga telah merealisasikan bantuan untuk 28.408 anak yatim, piatu, dan yatim-piatu (YAPI) dari target 20.000 anak, atau melebihi target.
Menurutnya, sebanyak 211.184 (148,72%) penerima manfaat telah memperoleh ATENSI, 93.665 (178,22%) keluarga telah terlibat dalam ATENSI, 4.140 (113,18%) kelompok/Komunitas/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) telah melaksanakan ATENSI, dan 7.927 (160,04%) SDM telah melakukan tugas pendampingan ATENSI. (H-2)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Anggaran bantuan stimulan tahap keempat saat ini sudah berada di Kementerian Keuangan yang merupakan pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
HARGA beras di Palu, Sulawesi Tengah, masih mahal. Warga di kota itu terpaksa kurangi pembelian harga beras medium rata-rata dijual Rp13.000 per kilo gram (kg).
Program Peningkatan Produktivitas Anak Muda Indonesia
Bantuan Pemerintah untuk Keluarga Indonesia.
Dana tunggu hunian akan diberikan kepada warga terdampak bencana selama tiga bulan ke depan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved