Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBAGAI leading sector bidang komunikasi publik pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah, dan akan terus mengorkestrasi komunikasi publik lintas Kementerian/Lembaga baik terkait isu Covid-19, program prioritas pemerintah, maupun penyelenggaraan kegiatan nasional dan internasional.
Sesuai dengan arahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, pada 2021, Kementerian Kominfo telah mengaktivasi multikanal komunikasi publik untuk mendiseminasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah.
“Kementerian Kominfo telah mendiseminasikan kebijakan dan program Pemerintah, serta event internasional dan nasional, seperti komunikasi publik Program KPCPEN (Komite Penangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional); diseminasi informasi program-program prioritas pemerintah di bidang Polhukam, bidang Perekonomian dan Maritim, serta bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK); dan diseminasi informasi kegiatan nasional seperti PON XX Papua 2021,” papar Dedy Permadi Juru Bicara Kementerian Kominfo
Memasuki 2022, Kementerian Kominfo akan melanjutkan kerja-kerja komunikasi publik baik untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi nasional, maupun kegiatan-kegiatan nasional dan internasional yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2022. Merujuk arahan Menteri Kominfo, komunikasi publik harus berhasil dan menyasar seluruh lapisan elemen masyarakat.
Baca juga : Presiden Ingatkan Menteri untuk Terus Waspadai Covid-19
“Komunikasi publik akan terus diamplifikasi dengan menyasar target masyarakat yang lebih luas, termasuk untuk diseminasi informasi terkait Presidensi G20 Indonesia, perhelatan MotoGP Mandalika, dan 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR). Di saat bersamaan, komunikasi publik Program KPCPEN terus dilakukan guna mempercepat pemulihan pascapandemi”, lanjut Dedy Permadi.
Namun demikian, terdapat pula tantangan yang perlu diantisipasi bersama pada saat melaksanakan kerja-kerja komunikasi publik, diantaranya persebaran hoaks, informasi bohong maupun infodemi.
“Oleh karenanya Kementerian Komonfo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi, melawan hoaks dan informasi yang menyesatkan di tengah pandemi Covid-19 ini,” pungkas Dedy. (RO/OL-7)
Pada setiap kelasnya, peserta juga diajak peduli kepada isu-isu sosial kemanusiaan, serta melakukan langkah nyata melalui kerja sama dengan platform formal.
Komunikasi asertif juga dapat mendorong untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
LLDikti Wilayah III bersama Universitas Esa Unggul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Transformasi Kehumasan di Era Digital: Strategi dan Kolaborasi Masa Depan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) tengah mengkaji perubahan nama Pusat Penerangan (Puspen) TNI menjadi Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominfo) TNI.
Perhatian publik tertuju pada kebijakan Tapera saat ini.
Diskominfo Jawa Barat menyiapkan dan mendorong unit saber hoaks di 27 kabupaten dan kota mulai mendeteksi dini potensi hoaks
Tipologi hoaks berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena situasi sosial, politik, dan perekonomian masyarakat yang berubah-ubah.
BEREDARNYA selebaran dan gambar yang mengatasnamakan pengobatan "Ida Dayak Official" di Banda Aceh dan sekitarnya dipastikan hoaks oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli.
Tular Nalar juga menghadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia.
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Merupakan hal wajib untuk memerangi konten negatif yang saat ini kerap bermunculan di masyarakat sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved