Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Program Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akan fokus membahas empat agenda demi memperkuat kepengurusan PBNU lima tahun mendatang, salah satunya soal rencana memiliki Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU).
"BUMNU ini semacam NU corporation, ada holding company dan usaha-usaha tertentu yang dimiliki NU bukan individu," kata Ketua Komisi Program Muktamar NU Rumadi Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Rumadi menjelaskan apabila PBNU telah memiliki BUMNU hingga tingkat cabang, maka dapat memperkuat bidang perekonomian serta kemandirian salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
"Jadi, kalau misalnya NU mau mengadakan acara dan kegiatan, tidak lagi berpikir bagaimana mencari uang," kata dia.
Agenda kedua akan membahas soal pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor strategis, yakni bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kaderisasi.
Baca juga: PPKM Level 3 Dibatalkan, Ekonom : Masyarakat Makin Pede Belanja
"Nanti akan kita bicarakan bagaimana melakukan penajaman atau penguatan-penguatan lembaga pendidikan di lingkungan NU di bawah LP Ma’arif NU dari PAUD sampai Aliyah/SMA maupun lembaga pendidikan tinggi di bawah LPTNU," katanya.
Capaian yang saat ini sudah diraih yakni membangun 34 perguruan tinggi NU dalam bentuk universitas, politeknik, dan sekolah tinggi. Ke depan, kata dia, akan terus ditingkatkan selama lima tahun masa kepengurusan PBNU mendatang.
Di bidang kesehatan, NU akan berkontribusi dan mendukung soal berbagai hal seperti penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta pengurangan angka kematian ibu. Kemudian, kualitas SDM NU di bidang ketenagakerjaan pun akan ditingkatkan.
"Terutama tenaga kerja Indonesia di berbagai negara. Itu akan terus kita konsolidasi. Karena mereka bukan hanya orang yang berkontribusi pada pendapatan negara dan ekonomi rumah tangganya, tetapi sering menjadi sasaran bagi kelompok agama yang tidak selaras dengan NU," kata Rumadi.
Bahasan komisi program dalam Muktamar NU ketiga adalah soal penguatan organisasi, kelembagaan, dan jaringan. Pengelolaan struktur organisasi dari tingkat PB hingga anak ranting akan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi.
Adapun yang terakhir perihal memperkokoh transformasi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) An-Nahdliyah. Penguatan ajaran Aswaja An-Nahdliyah itu akan dilakukan melalui beberapa cara yakni lewat penyebarluasan konten-konten digital, kaderisasi, pengajian-pengajian, dan berbagai macam jalur interaksi sosial yang selama ini dimiliki NU.
"Keterlibatan NU itu pada dasarnya bentuk kita mentransformasi cara berpikir, bertindak, bukan semata-mata untuk kepentingan NU tetapi juga untuk kepentingan perdamaian dunia dan menciptakan tata dunia yang lebih berkeadilan," kata dia.(Ant/OL-4)
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, hasil Muktamar Ke-34 Nahdlatul ulama (NU) cukup menggembirakan dan menyenangkan bagi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved